SulawesiPos.com – United Nations Security Council atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan penghentian aktivitas militer serta penahanan diri dari eskalasi konflik di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya, Rabu (11/3/2026).
Resolusi yang diajukan oleh Rusia itu juga berisi kecaman terhadap semua serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil.
Dalam pemungutan suara, rancangan resolusi tersebut hanya memperoleh empat suara dukungan, dua suara penolakan, dan sembilan abstain.
Negara yang mendukung adalah Rusia, China, Pakistan, dan Somalia.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Latvia memberikan suara menolak, sedangkan sembilan anggota lainnya memilih abstain.
Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyampaikan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara tersebut.
“Kami sangat kecewa,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (12/3/2026).
Ia kemudian menilai banyak anggota DK PBB tidak mampu menghimpun cukup kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengesahkan naskah resolusi yang diajukan negaranya.
Perdebatan di DK PBB terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, serta serangan balasan Iran di berbagai wilayah kawasan tersebut.
Ketegangan tersebut menjadi latar belakang munculnya berbagai upaya diplomatik di DK PBB untuk meredakan konflik dan mencegah eskalasi yang lebih luas.
Sebelumnya, DK PBB telah mengadopsi rancangan resolusi lain yang diajukan oleh Bahrain atas nama Gulf Cooperation Council (GCC).
Resolusi tersebut disahkan dengan 13 suara setuju dan dua abstain. Isinya mengecam serangan Iran terhadap negara-negara anggota GCC serta Yordania, serta menuntut Iran segera menghentikan serangan tersebut.
Resolusi itu juga menyatakan bahwa tindakan Iran dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap keamanan internasional.
Namun, perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menilai resolusi tersebut tidak adil bagi negaranya.
“Perlu saya jelaskan: Resolusi ini merupakan ketidakadilan yang nyata terhadap negara saya, korban utama dari tindakan agresi yang terang-terangan. Kami menganggapnya tidak adil dan melanggar hukum, tidak sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional,” kata Iravani.
