Propaganda, Hasbara, dan Tantangan Literasi Media di Indonesia
SulawesiPos.com – Perang modern hari ini urusannya tidak melulu tentang dentuman rudal. Perang meluas ke medan baru, yaitu ruang digital.
Unggahan satu video berdurasi tiga puluh detik, satu pernyataan pejabat negara, atau satu utas panjang yang viral dapat memicu gelombang emosi publik global.
Hanya dalam hitungan menit, jutaan orang berdebat, marah, bersimpati, atau saling menuduh. Di ruang digital, perang telah menemukan bentuk barunya berupa perang bayangan yang berlangsung melalui kata, gambar, dan narasi.
Platform media sosial seperti Twitter (X) kini menjadi salah satu panggung utama perang bayangan tersebut. Ketika konflik geopolitik meningkat, terutama sejak akhir bulan lalu saat Israel dan Amerika Serikat tiba-tiba menyerang Iran di tengah proses perundingan antara kedua belah pihak, maka percakapan global segera berubah menjadi arena perebutan makna.
Setiap pihak berusaha membingkai peristiwa menurut perspektifnya sendiri. Peredaran narasi kemudian sering kali melampaui kecepatan verifikasi fakta.
Perkembangan ini berlangsung secara bertahap, bukan muncul secara tiba-tiba. Hal ini berjalan seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap media arus utama Barat dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak pandemi COVID-19, banyak orang di berbagai belahan dunia mulai mempertanyakan cara media besar menggambarkan realitas global.
Sikap skeptis itu semakin menguat ketika tragedi kemanusiaan genosida di Jalur Gaza disiarkan hampir tanpa jeda melalui berbagai kanal alternatif di internet dengan narasi yang benar-benar bertentangan dengan media arus utama Barat.
Selama bencana kemanusian di Gaza berlangsung, publik dunia menyaksikan dua arus informasi yang berjalan beriringan. Di satu sisi terdapat laporan media-media besar internasional yang berusaha mempertahankan kerangka pemberitaan tertentu.
Di sisi lain, ribuan rekaman dari jurnalisme warga menyebar melalui media sosial. Video pendek dari telepon genggam penduduk lokal sering kali memperlihatkan situasi yang jauh lebih mentah, lebih emosional, dan lebih dekat dengan realitas lapangan.
Perbedaan ini mengubah cara dunia memahami konflik. Jika pada masa lalu publik internasional sangat bergantung pada jaringan televisi global, kini informasi dapat muncul langsung dari lokasi kejadian.
Setiap orang dengan kamera ponsel berpotensi menjadi saksi sekaligus penyebar cerita.
Perubahan ekosistem komunikasi ini membuat media sosial menjadi ruang yang sangat strategis. Negara tidak lagi harus menunggu konferensi pers atau laporan media internasional untuk menyampaikan pesannya.
Mereka dapat berbicara langsung kepada publik global. Setiap pernyataan resmi dapat segera diterjemahkan, diperdebatkan, dan disikapi oleh jutaan warganet.
Akibatnya, setiap peristiwa militer hampir selalu diikuti oleh pertempuran narasi. Serangan udara, pergerakan pasukan, atau pernyataan pejabat negara segera berubah menjadi perdebatan global. Lini masa media sosial menjadi seperti front baru dalam konflik internasional.
Pertarungan narasi di ruang komunikasi global sangat dipengaruhi oleh pilihan bahasa. Pemerintah Israel dan para sekutunya, terutama Amerika Serikat, kerap menggunakan kerangka komunikasi yang menonjolkan isu keamanan nasional, stabilitas kawasan, dan ancaman strategis.
Pilihan bahasa yang muncul sering bernuansa teknokratis sehingga konflik tampak dipresentasikan sebagai persoalan keamanan yang rasional dan terukur.
Sebaliknya, komunikasi yang berasal dari Iran dan berbagai jaringan solidaritas internasional lebih sering menyoroti penderitaan sipil, ketahanan nasional, dan perlawanan terhadap agresi. Pesan-pesan ini banyak beredar langsung melalui media sosial, tanpa bergantung pada institusi media besar.
Dua pendekatan komunikasi ini kemudian bertabrakan di ruang digital. Setiap pihak berusaha memenangkan simpati publik global. Situasi seperti ini membuat fakta kerap bercampur dengan berbagai interpretasi, sementara emosi publik menjadi lebih mudah digerakkan.
Perang narasi tidak hanya dijalankan secara formal oleh negara. Proses ini juga melibatkan jaringan komunikasi yang jauh lebih luas dan terorganisasi. Salah satu istilah yang kerap muncul dalam pembahasan mengenai strategi komunikasi Israel adalah Hasbara.
Istilah ini merujuk pada berbagai upaya diplomasi publik atau propaganda yang bertujuan memengaruhi persepsi internasional terhadap kebijakan Israel.
Operasi propaganda dalam dunia komunikasi digital mencakup produksi konten dalam jumlah besar, pelibatan influencer, buzzer, serta kampanye komunikasi yang tersusun secara terkoordinasi. Percakapan yang terlihat spontan di media sosial kerap kali muncul dari strategi komunikasi yang telah dirancang dengan cermat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perang informasi di era digital memiliki karakter yang sangat kompleks. Perang informasi ini yang melibatkan negara dan media besar, sekaligus menggerakkan mesin propagandanya berupa jaringan akun anonim, organisasi kunsultan media, dan komunitas warganet yang memiliki agenda tertentu.
Perang narasi ini berkaitan dengan konsep hegemoni informasi. Antonio Gramsci pernah menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekuatan militer atau ekonomi.
Ia juga bekerja melalui dominasi budaya dan ideologi. Ketika cara pandang kelompok dominan diterima sebagai sesuatu yang “normal”, maka saat itulah hegemoni telah berhasil bekerja.
Pemikir Palestina-Amerika Edward Said mengajarkan bahwa dunia Barat selama berabad-abad membangun penggambaran tertentu tentang dunia Timur melalui literatur, akademia, dan media.
Penggambaran dunia Timur ini tidak netral. Penggambaran ini sering menjadi bagian dari struktur kekuasaan global yang melanggengkan dominasi politik dan ekonomi.
Konflik di Asia Barat sering kali dibingkai melalui kerangka penggambaran semacam ini. Aktor tertentu digambarkan sebagai penjaga stabilitas global, sementara yang lain ditempatkan sebagai teroris, sebagai ancaman permanen terhadap ketertiban dunia. Ketika framing semacam ini terus diulang oleh media internasional, maka pelan-pelan membentuk persepsi publik global.
Frantz Fanon pernah menganalisis dimensi psikologis dari dominasi narasi dalam konteks kolonialisme, seperti kolonialisme pendudukan Israel atas Palestina. Fanon menjelaskan bahwa kolonialisme mencakup penguasaan wilayah fisik sekaligus pengaruh terhadap cara masyarakat memahami dirinya sendiri.
Bahasa, citra, dan simbol digunakan untuk menegaskan superioritas penjajah serta menempatkan pihak yang dijajah pada posisi yang lebih rendah.
Di era digital, mekanisme serupa sering muncul dalam bentuk yang lebih halus. Narasi tentang stabilitas kawasan, ancaman strategis, atau perang melawan teror dapat berfungsi sebagai kerangka retoris yang menyederhanakan konflik kompleks menjadi cerita yang mudah diterima publik internasional.
Menariknya, perebutan narasi ini tidak hanya berlangsung di kawasan Asia Barat. Negara dengan populasi muslim besar seperti Indonesia juga menjadi bagian penting dari percakapan global tersebut.
Indonesia merupakan ruang yang sangat strategis dalam perang informasi global karena memiliki jutaan pengguna aktif media sosial dan perhatian publik yang kuat terhadap isu Palestina.
Makanya, salah satu strategi naratif operasi Hasbara yang sering muncul adalah menggeser fokus diskusi dari isu kemanusiaan menuju konflik identitas internal umat Islam.
Perbedaan antara Sunni dan Syiah sering dimunculkan kembali dalam berbagai percakapan digital. Perdebatan teologis yang sebenarnya kompleks disederhanakan menjadi retorika, atau sebatas gambar meme yang memecah solidaritas.
Tujuannya jelas. Ketika diskusi berubah menjadi konflik sektarian, simpati terhadap korban perang perlahan memudar. Publik yang sebelumnya bersatu dalam solidaritas kemanusiaan menjadi terpecah oleh perdebatan identitas. Operasi Hasbara dianggap selalu efektif dalam perang narasi di ruang digital.
Mengapa, karena mereka tidak peduli etika komunikasi mendasar seperti prinsip kejujuran, atau faktualitas, tetapi melakukan segala cara melalui propaganda masif untuk memenangkan simpati warganet.
Masyarakat Indonesia menghadapi tuntutan untuk memiliki tingkat literasi media yang jauh lebih tinggi dalam situasi seperti ini. Publik perlu memahami bahwa setiap informasi yang viral memiliki konteks politik, ideologis, dan strategis tertentu. Tidak semua percakapan yang terlihat spontan benar-benar lahir secara organik.
Literasi media tidak berarti menolak semua informasi. Konsep ini merujuk pada kemampuan untuk memeriksa sumber, memahami cara suatu isu dibingkai, serta menyadari kemungkinan adanya operasi propaganda digital.
Tanpa kemampuan tersebut, masyarakat lebih mudah terbawa arus emosi yang kerap dibentuk oleh aktor-aktor tertentu.
Perang militer mungkin terjadi ribuan kilometer dari Indonesia. Tetapi perang informasi yang menyertainya berlangsung setiap hari di layar ponsel kita. Di sana opini publik dibentuk, simpati digerakkan, dan persepsi global diarahkan.
Pada akhirnya, masa depan percakapan publik tidak hanya ditentukan oleh negara atau media besar. Ia juga ditentukan oleh sikap pembaca. Apakah kita hanya menjadi pengulang narasi yang viral semata, atau menjadi warga yang mampu membaca informasi secara kritis dan beretika.
Di tengah kebisingan propaganda dan banjir informasi, kemampuan untuk tetap berpihak pada kebenaran menjadi bentuk keberanian baru. Dan mungkin, dalam dunia yang dipenuhi perang narasi, keberanian semacam itulah yang paling dibutuhkan.
Darmadi H. Tariah
Anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Sulawesi Selatan
