SulawesiPos.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdampak pada pengurangan anggaran maupun program pendidikan nasional.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2), Teddy menyebut anggapan bahwa MBG membuat sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan sebagai narasi yang keliru.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujarnya.
Teddy menegaskan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan.
Beberapa di antaranya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan formal.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” kata Teddy.
Ia juga menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN.
Menanggapi isu sekolah terbengkalai, Teddy menyebut persoalan tersebut merupakan tantangan lama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan.
Namun demikian, pemerintah pusat disebut melakukan percepatan perbaikan sarana pendidikan. Pada 2025, sekitar 16 ribu sekolah diklaim telah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.
“Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan guru, pemerintah mengklaim telah menaikkan sejumlah komponen insentif. Insentif guru honorer daerah disebut naik dari Rp200 ribu menjadi Rp400 ribu.
Sementara tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Mekanisme penyalurannya juga diubah menjadi transfer langsung ke rekening guru setiap bulan, bukan lagi melalui pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap alokasi anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun dalam APBN 2026 yang menuai perhatian sejumlah pihak.
