Overview
- China mempercepat de-dolarisasi pada awal 2026 dengan mengurangi kepemilikan obligasi AS, menambah Cadangan emas, dan memperluas penggunaan yuan, termasuk yuan digital.
- Langkah ini memicu kenaikan imbal hasil U.S Trasuries serta memperkuat sentiment risk-off global yang berdampak pada pasar saham dan kripto.
- Ekonom menilai fenomena tersebut menandai pergeseran menuju system keuangan multipolar, di mana emas, yuan, dan aset kripto menjadi variabel penting dalam arsitektur moneter baru.
SulawesiPos.com – Gelombang de-dolarisasi yang dipercepat Beijing memasuki babak baru pada awal 2026 ketika bank-bank komersial terafiliasi negara secara sistematis memangkas kepemilikan U.S. Treasuries, meningkatkan akumulasi emas, serta memperluas penggunaan yuan—termasuk yuan digital—dalam transaksi lintas batas, sebagaimana dilaporkan Financial Times pada 4 Februari 2026, memicu diskursus global mengenai pergeseran struktur moneter internasional.
Tekanan jual terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat tersebut tercermin pada kenaikan imbal hasil tenor 10 tahun yang bergerak di kisaran 4,24–4,25 persen, sebuah dinamika yang memperketat likuiditas global dan secara historis memengaruhi arus modal menuju aset berisiko tinggi seperti saham teknologi dan kripto.
Walau kepemilikan resmi China atas surat utang AS pada akhir 2025 tercatat sekitar 682,6 miliar dolar AS—terendah sejak 2008—signifikansi langkah ini tidak terletak pada besaran nominalnya semata, melainkan pada pesan geopolitik dan sinyal diversifikasi strategis dari salah satu kreditur utama Amerika Serikat.
Tren pengurangan eksposur terhadap dolar ini telah berlangsung sejak perang dagang 2017 dan menguat pasca pembekuan cadangan devisa Rusia pada 2022, yang secara fundamental mengubah persepsi negara-negara berkembang mengenai risiko politik dalam sistem keuangan berbasis mata uang cadangan tunggal.
Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada periode keduanya, kebijakan tarif hingga 60 persen terhadap produk China pada 2025 mempertebal tensi ekonomi bilateral, sementara Beijing merespons dengan memperpanjang pembelian emas selama 14 bulan berturut-turut hingga cadangan resmi melampaui 390 miliar dolar AS sebagai langkah lindung nilai strategis.
Dalam jangka pendek, kenaikan imbal hasil obligasi global mendorong sentimen risk-off yang cenderung menekan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, sebagaimana terlihat pada fase pengetatan moneter global 2022 ketika kripto berkorelasi tinggi dengan saham teknologi berbeta besar.
Narasi de-dolarisasi juga memperkuat preferensi investor terhadap aset safe haven tradisional seperti emas dan kas, sehingga volatilitas kripto kerap dipersepsikan sebagai risiko, bukan sebagai instrumen proteksi nilai dalam fase awal gejolak.
Namun dalam horizon jangka panjang, fragmentasi finansial global yang melibatkan negara-negara BRICS serta pengembangan sistem pembayaran alternatif berbasis blockchain seperti mBridge memperlihatkan bahwa pergeseran ini merupakan bagian dari arsitektur multipolar baru yang lebih terdesentralisasi.
Di tengah transformasi tersebut, Bitcoin memperoleh relevansi konseptual sebagai aset non-sovereign dengan suplai terbatas 21 juta koin yang tidak berada di bawah yurisdiksi tunggal, sehingga dalam sistem multipolar ia semakin dipertimbangkan sebagai penyimpan nilai paralel meski belum menggantikan peran dolar.
Nilai aset ter-tokenisasi yang melonjak dari 5,6 miliar dolar menjadi 19 miliar dolar sepanjang 2025 menandakan meningkatnya partisipasi institusional dalam infrastruktur keuangan berbasis blockchain yang mengintegrasikan efisiensi teknologi dengan regulasi yang terus berkembang.
