Overview:
- Megawati menegaskan pemberdayaan perempuan menentukan kualitas negara.
- Negara yang mengecualikan perempuan dinilai berisiko kehilangan keseimbangan sosial dan moral.
- Pernyataan disampaikan saat menerima Doktor Honoris Causa di Arab Saudi.
SulawesiPos.com – Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan faktor penentu kualitas negara dan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato ilmiah saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah bint Abdulrahman University, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).
“Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri,” kata Megawati, dikutip dari Antara.
Penganugerahan ini dinilai istimewa karena Megawati menjadi tokoh pertama di luar warga Arab Saudi yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut.
Dalam pidatonya, Megawati menekankan bahwa negara tidak semata dipahami sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik, melainkan sebagai peradaban yang hidup.
Peradaban itu, kata dia, bertumpu pada nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral.
Karena itu, keterlibatan perempuan bukan isu pelengkap, melainkan elemen esensial pembangunan negara.
“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” ujarnya.
Pengalaman Kepemimpinan Perempuan
Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Megawati menilai pengalaman pemerintahannya menunjukkan keterlibatan perempuan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik.
Ia menegaskan, pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun jika perempuan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan strategis.
