Sebagaimana data, pengalihan impor bungkil kedelai ke PT Berdikari dengan target sekitar 5 juta ton pada 2026 akan membawa industri unggas lebih terkendali pasca-transisi.
Kebijakan ini sangat tepat di tengah volatilitas harga kedelai global yang melindungi peternak dari fluktuasi ekstrem, terutama karena SBM menyumbang 20–25 persen kebutuhan pakan nasional.
Debi juga mengkritik keras sikap sebagian peternak yang menolak peran negara dalam pengelolaan komoditas strategis, namun di saat yang sama perlindungan diperkuat ketika harga jatuh atau pasar bergejolak. Menurutnya, sikap ini mencerminkan standar ganda dalam memandang peran negara.
“Ketika negara hadir menstabilkan harga, dituduh intervensi. Tapi saat harga anjlok, negara juga yang diminta turun tangan. Ini logika yang tidak konsisten,” katanya.
Debi mengingatkan bahwa subsidi dan penugasan BUMN bukan instrumen untuk memanjakan korporasi, melainkan benteng keadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Negara tidak boleh tunduk pada tekanan segelintir kelompok yang nyaman dengan mekanisme pasar bebas, tetapi merugikan peternak kecil dan konsumen luas.
Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan serap gabah dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500/kg yang sempat ditolak berbagai pihak, namun justru membawa Indonesia menuju swasembada beras dan memperbaiki kesejahteraan petani secara signifikan.
Sebagai contoh nyata, kehadiran negara terlihat pada kebijakan serap gabah any quality dengan HPP Rp6.500/kg—yang dulu dicemooh sebagai “eksperimen nekat”—justru menjadi akselerator swasembada beras.
Produksi 2025 mencapai 34,69–34,77 juta ton (BPS dan Bapanas), surplus 3,52 juta ton dari konsumsi nasional, stok BULOG menembus rekor 4,2 juta ton, dan swasembada resmi diumumkan Januari 2026. Target serapan 2026 bahkan dinaikkan menjadi 4 juta ton.
“Jangan lupa, Indonesia juga pernah mencapai swasembada kedelai pada 1992, di mana produksinya mencapai 1,66–1,8 juta ton tanpa ketergantungan impor masif, dengan negara memegang kendali,” katanya.
