Natalius Pigai, Menteri HAM
Overview
SulawesiPos.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai merespons serius tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidup akibat kesulitan ekonomi.
Pigai meminta Gubernur NTT Melki Laka Lena segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk melakukan identifikasi masyarakat miskin ekstrem atau desil-1, sekaligus memastikan mereka mendapatkan layanan bantuan dan administrasi yang memadai.
“Saya minta Gubernur NTT tadi pagi saya sudah minta keluarkan surat edaran kepada seluruh bupati-wali kota di seluruh NTT untuk supaya identifikasi mereka yang desil-1 dan kedua adalah bantu administrasi yang seperti tadi,” ujar Pigai dalam wawancara cegat di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Bahkan, gubernur disebut akan turun langsung ke lokasi pada akhir pekan.
Menurut laporan yang diterima Kementerian HAM, persoalan administrasi kependudukan menjadi faktor utama yang memperumit akses bantuan bagi keluarga korban.
Pigai menjelaskan, terdapat perbedaan data domisili antara kartu tanda penduduk (KTP) dan tempat tinggal aktual keluarga tersebut.
Orang tua korban tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo, tetapi berdomisili di Ngada, sehingga bantuan sosial tidak dapat diakses.
“Data yang saya dapat, orang tuanya itu warga di Kabupaten Nagekeo, tetapi dia tinggal di Ngada, sehingga pelayanan-pelayanan bantuan desil-1 itu tidak bisa terlayani. Ini kan problem administrasi,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa kondisi semacam ini kerap membuat warga miskin tidak terlayani hanya karena persoalan dokumen.
“Desil-1, misalnya dia orang miskin, tetapi berasal dari kabupaten A, KTP-nya, tetapi dia tinggal di kabupaten B. Kemudian di kabupaten yang tempat dia huni itu tidak bisa dilayani karena dokumennya di Kabupaten A,” lanjut Pigai.
Lebih lanjut, ia menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk menertibkan administrasi kependudukan agar kasus serupa tidak terulang.
“Ini problem paling serius yang terjadi sehingga Mendagri memerintahkan seluruh bupati-wali kota untuk menertibkan administrasi,” tuturnya.
Sebelumnya, seorang siswa SD di Ngada ditemukan meninggal dunia setelah meninggalkan sepucuk surat perpisahan kepada ibunya.
Dalam surat tersebut, korban meminta agar dirinya tidak dicari dan berpamitan.
Diketahui, korban tinggal bersama neneknya.
Ibunya yang merupakan orang tua tunggal bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima anaknya.
Peristiwa ini memicu keprihatinan publik sekaligus menyoroti masih adanya celah dalam sistem perlindungan sosial, khususnya bagi warga miskin ekstrem di daerah.