“Ini wake up call bagi pemerintah dan negara yang seharusnya hadir di rumah-rumah setiap warga negara. Hadir untuk memastikan hak atas hidup yang layak terpenuhi,” tegasnya.
Dalam penanganan kasus ini, lanjut Mugiyanto, Kementerian HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT telah turun langsung ke lokasi untuk mengunjungi sekaligus mendampingi keluarga yang sedang berduka.
Kementerian HAM juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
Mugiyanto menegaskan bahwa kehidupan yang layak mulai dari tempat tinggal yang memadai, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga pekerjaan merupakan bagian tak terpisahkan dari instrumen hak asasi manusia.
Latar belakang keluarga
Seperti diberitakan, keluarga YBR merupakan potret keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Diketahui, ayah YBS telah meninggal dunia sebelum ia lahir.
Selama ini ia tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun, sementara sang ibu menetap di kampung lain bersama lima anaknya.
Tragedi ini semakin menyayat setelah aparat Polres Ngada menemukan secarik surat wasiat tulisan tangan korban menggunakan bahasa daerah setempat.
Surat itu ditujukan kepada ibunya, berisi pesan agar sang ibu tidak menangis dan merelakan kepergiannya, disertai gambar sederhana menyerupai emoji wajah menangis.
Anak berinisial YBR itu nekat mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup membeli alat tulis yang harganya bahkan tidak mencapai Rp10 ribu.
