Paddu menegaskan jalan yuan menuju mata uang cadangan global tidaklah lurus karena dunia menuntut keterbukaan rekening modal, konvertibilitas penuh, serta kepastian hukum yang membuat kedaulatan moneter harus bersedia dibagi.
“Fenomena tersebut bukan deglobalisasi, melainkan fragmentasi globalisasi yang melahirkan sistem moneter multipolar di mana beberapa mata uang hidup berdampingan dengan wilayah pengaruh masing-masing,” jelasnya.
Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai membuka transaksi energi non-dolar dengan Tiongkok sementara Iran memanfaatkan yuan sebagai alat bertahan hidup ekonomi akibat sanksi finansial, yang menurutnya mencerminkan bangkitnya nasionalisme ekonomi.
Indonesia sendiri, lanjutnya, memilih pendekatan hati-hati melalui local currency transaction dan kerja sama swap mata uang sebagai strategi lindung nilai di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Bagi Paddu, nasionalisme ekonomi modern bukan berarti menutup diri dari globalisasi, melainkan mengurangi ketergantungan berlebihan sambil menjaga fleksibilitas dalam jejaring perdagangan internasional.
“Renminbi mungkin tidak segera menggantikan dolar, tetapi kehadirannya sebagai opsi akan membuat sistem global lebih seimbang, lebih kompetitif, dan lebih tahan terhadap guncangan geopolitik maupun krisis finansial,” tegas Paddu.
Pada akhirnya, ia mengingatkan bahwa pertanyaan utama bagi Indonesia bukan mata uang mana yang akan menang, melainkan bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi secara cermat sambil membaca arah angin perdagangan dunia, terutama dalam relasi dagang yang kian erat dengan Tiongkok. (ali)
