Overview:
-
Wakil Kepala BGN menegaskan kewajiban Kepala SPPG rutin turun ke sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG).
-
Imbauan ini disampaikan menyusul kasus SDN 1 Batuporo Timur, Sampang, yang menerima MBG meski tidak lagi aktif belajar.
-
BGN mewajibkan verifikasi lapangan untuk mencegah kesalahan data dan distribusi program MBG.
SulawesiPos.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar rutin melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik menekankan bahwa kunjungan langsung ke sekolah penting untuk berkoordinasi dengan guru, memastikan jumlah penerima manfaat MBG sesuai kondisi riil dari dapur masing-masing SPPG, serta memantau perkembangan anak-anak penerima program.
Penegasan tersebut disampaikan Nanik saat memberikan pengarahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, yayasan, mitra, korwil, serta seluruh Kepala SPPG, di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Nanik menyinggung viralnya kasus penyaluran MBG ke SDN 1 Batuporo Timur di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura.
Sekolah tersebut disebut masih menerima jatah 63 porsi MBG meski sudah tidak memiliki aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Dalam video viral itu bahkan disebutkan salah satu ruang kelas digunakan untuk berkaraoke,” ungkap Nanik.
Berdasarkan temuan sementara, sekolah tersebut sebelumnya memiliki 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan dengan tujuh orang guru.
Namun, para siswa kemudian memilih melanjutkan pendidikan ke madrasah dan hanya datang ke sekolah setiap hari Jumat.
Kasus ini memunculkan anggapan publik bahwa BGN lemah dalam pengelolaan data. Padahal, jarak antara dapur SPPG dan sekolah tersebut hanya sekitar 10 menit.
Namun, karena Kepala SPPG tidak pernah datang langsung ke sekolah, sementara distribusi MBG tidak dilakukan secara langsung dengan alasan akses melalui pekarangan warga, kondisi riil di lapangan tidak terpantau.
