SulawesiPos.com – Berdasarkan laporan DPA/Yahoo News, Sabtu (17/1/2026), jutaan pegawai sektor publik di Jerman bersiap menggelar aksi mogok nasional mulai pekan depan sebagai bentuk eskalasi tekanan dalam sengketa upah yang belum menemui titik temu.
Aksi mogok ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap layanan publik vital, terutama otoritas pemerintahan daerah dan rumah sakit universitas, setelah putaran kedua perundingan upah antara serikat pekerja dan pemerintah negara bagian gagal mencapai kesepakatan.
Ketua serikat pekerja Verdi, Frank Werneke, menyatakan bahwa pihak pemberi kerja belum juga mengajukan tawaran yang mengikat, meskipun permintaan telah disampaikan berulang kali dalam proses negosiasi.
Verdi bersama Asosiasi Pegawai Negeri Jerman (dbb) menuntut kenaikan gaji minimal 7 persen atau setidaknya tambahan €300 per bulan bagi sekitar 2,2 juta pegawai negeri yang bekerja di bawah pemerintah negara bagian Jerman.
Putaran pertama perundingan yang berlangsung pada Desember 2025 berakhir tanpa kesepakatan, setelah perwakilan pemerintah negara bagian, Senator Keuangan Hamburg Andreas Dressel, menilai tuntutan tersebut tidak realistis dan sulit dipenuhi dalam kondisi fiskal saat ini.
Perwakilan serikat buruh menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah sepenuhnya beralasan untuk mengimbangi tekanan inflasi tinggi yang melanda Jerman dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis energi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi Eropa.
Menurut serikat pekerja, kenaikan gaji juga dipandang sebagai langkah strategis untuk merangsang perekonomian Jerman yang tengah lesu sekaligus meningkatkan daya tarik sektor publik di tengah kekurangan tenaga kerja terampil.
Dalam beberapa pekan terakhir, aksi mogok terbatas telah lebih dahulu terjadi di sejumlah wilayah, termasuk taman kanak-kanak di Berlin serta rumah sakit dan universitas di Bayern, sebagai sinyal awal meningkatnya ketegangan industrial.
Ketua dbb Volker Geyer menyatakan bahwa tekanan akan terus ditingkatkan dan aksi mogok kemungkinan diperluas hingga putaran perundingan terakhir yang dijadwalkan berlangsung pada 11–13 Februari 2026.
Sementara itu, Andreas Dressel menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan masih dapat dicapai pada bulan depan, seraya menekankan bahwa kedua pihak memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga stabilitas layanan publik di tengah perbedaan yang masih signifikan.
