Yang utama adalah kesadaran dan kompetensi pelaku jasa boga di lapangan. Di sinilah peran PPJI melakukan edukasi, pendampingan, dan penguatan standar,” jelasnya.
Sebagai organisasi profesi, PPJI juga mendorong pelaksanaan pelatihan rutin dan sertifikasi penjamah makanan agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten.
Munatsir menyebut, peningkatan kapasitas SDM dapur MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga mutu layanan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes menyatakan pihaknya mendukung sinergi tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan kesehatan masyarakat.
“Dinas Kesehatan Kota Makassar berkomitmen untuk memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar gizi yang ditetapkan,” kata Nursaidah.
Dinkes Makassar, lanjutnya, melakukan pengawasan melalui koordinasi lintas sektor, peninjauan standar dapur MBG, penerapan uji laboratorium, serta sertifikasi penjamah makanan. Pengawasan juga mencakup evaluasi sanitasi, sterilisasi peralatan, pemantauan kualitas air, hingga kesiapan gugus gerak cepat jika terjadi insiden.
“Penjamah makanan harus benar-benar menerapkan SOP dapur sesuai prinsip hygiene sanitasi. Itulah pentingnya sertifikasi dan pelatihan rutin,” ujarnya.
PPJI berharap kolaborasi dengan Dinkes Makassar ini dapat memperkuat ekosistem keamanan pangan pada program MBG.
“Kalau pelaku jasanya disiplin, standarnya jelas, dan pengawasannya berjalan, MBG bisa aman, berkelanjutan, dan memberi manfaat optimal bagi anak-anak,” tutup Munatsir.(eki)
