Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Pakistan di Beijing (4 Januari 2026), Wang Yi menggambarkan dunia internasional yang semakin tidak stabil akibat tekanan sepihak dan perubahan mendadak di Venezuela.
China secara resmi menuntut pembebasan segera Nicolás Maduro dan istrinya, seraya menyebut penangkapan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap norma dan hukum internasional.
Rusia menyampaikan solidaritas terbuka kepada rakyat Venezuela dan mendesak agar eskalasi konflik segera dihentikan melalui dialog politik.
Di Eropa, respons negara-negara anggota Uni Eropa menunjukkan spektrum sikap yang beragam, mulai dari kritik keras hingga kehati-hatian diplomatik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut penangkapan Maduro sebagai pelanggaran prinsip dasar hukum internasional, sembari menegaskan bahwa solusi politik tidak dapat dipaksakan dari luar (Anadolu Agency, 3 Januari 2026).
Italia melalui Perdana Menteri Giorgia Meloni menilai intervensi militer asing bukanlah jalan yang sah untuk mengakhiri rezim otoriter, meskipun tetap membuka ruang legitimasi bagi tindakan defensif terbatas.
Spanyol menyerukan de-eskalasi dan menawarkan diri sebagai mediator untuk mendorong solusi damai berbasis dialog.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyambut berakhirnya kekuasaan Maduro, namun tetap menekankan pentingnya transisi yang menghormati hukum internasional.
Jerman mengambil sikap berhati-hati, dengan Kanselir Friedrich Merz menyebut penilaian hukum atas operasi Amerika Serikat sebagai persoalan yang “sangat kompleks”.
Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas meminta semua pihak menahan diri dan menegaskan bahwa prinsip Piagam PBB harus dijunjung dalam kondisi apa pun.
