Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginstruksikan patroli malam, pengaktifan pos ronda, penambahan CCTV di titik rawan.
SulawesiPos.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan patroli malam, mengaktifkan pos ronda, serta memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri untuk mencegah tawuran antarkelompok yang berulang di Kota Makassar.
Instruksi tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.
Rapat itu turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, Polrestabes Makassar, para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran pemerintah kota.
Munafri menegaskan, pencegahan tawuran tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan.
Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus terlibat langsung dalam memantau kondisi lingkungan, berkomunikasi dengan warga, dan mengidentifikasi pemicu konflik.
“Kejadian marak belakangan ini perlu ditangani bersama-sama. Pemerintah kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan,” tegas Munafri.
Sebagai langkah awal, patroli malam akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Pemerintah kota juga akan membenahi pos ronda dan memperkuat komunikasi antarwarga untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
Munafri turut membuka peluang penambahan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Camat diminta melaporkan kebutuhan di wilayah masing-masing agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” ujarnya.
Munafri mengingatkan, pencegahan konflik harus melibatkan wilayah yang berdekatan, bukan hanya kelurahan tempat tawuran terjadi.
Menurutnya, camat dan lurah di kawasan sekitar perlu ikut mengantisipasi agar bentrokan tidak meluas.
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” katanya.
Selain pengawasan lingkungan, ia meminta aparat menindak tegas pihak luar yang terbukti memprovokasi konflik.
Masyarakat juga diimbau tidak mudah terpancing konten di media sosial yang berisi tantangan, saling ejek, atau ajakan berkelahi.
Menurut Munafri, persoalan kecil dan kesalahpahaman dapat berkembang menjadi bentrokan apabila tidak diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, pendekatan persuasif melalui dialog dengan tokoh masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Pemerintah kota juga akan mendorong kegiatan positif bagi generasi muda agar mereka memiliki ruang untuk menyalurkan energi melalui aktivitas produktif.
“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” ujarnya.
Munafri menilai, penanganan tawuran perlu mencakup pencegahan, penindakan terhadap pelaku kekerasan, dan pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemetaan titik rawan, patroli keamanan, pengaktifan pos ronda, serta edukasi hukum dan toleransi kepada generasi muda.
Ia juga mendorong dialog terbuka antarkelompok untuk mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik.
Sementara itu, setelah bentrokan terjadi, pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan memfasilitasi rekonsiliasi serta membangun kembali hubungan sosial yang terganggu.
Munafri berharap, kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat memutus mata rantai tawuran sekaligus menjaga warga Makassar tetap aman dan nyaman beraktivitas di lingkungan masing-masing.