Wakil Bupati Bone saat melakukan kunjungan kerja ke KKP RI di Jakarta, Selasa (22/9/2026) untuk mendorong percepatan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih
SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone mendorong percepatan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bone.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk memastikan berbagai persyaratan pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., saat melakukan kunjungan kerja ke KKP RI di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Akmal diterima Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., bersama jajaran KKP yang menangani pembangunan dan penataan Kampung Nelayan. Wabup didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Hasnawati Ramli.
Pertemuan membahas kesiapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone, termasuk aspek administrasi, tata ruang hingga rekomendasi teknis yang dibutuhkan agar program dapat segera berjalan.
Ady Candra menjelaskan, berdasarkan identifikasi KKP, terdapat lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone yang berada di kawasan sempadan sungai.
Kondisi tersebut membutuhkan rekomendasi teknis dan izin pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.
KKP, kata dia, tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung percepatan proses tersebut. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mengajukan permohonan sekaligus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Harapannya ada dukungan percepatan untuk proses mendapatkan rekomendasi teknis dari BWS. Namun proses mendapatkan rekomendasi teknis dan izin tetap berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah,” kata Ady Candra.
KKP juga siap memberikan asistensi kepada Pemkab Bone mengenai dokumen dan tahapan yang harus dipersiapkan, terutama terkait lokasi yang berada di kawasan sempadan sungai.
Menanggapi arahan tersebut, Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone siap menindaklanjutinya. Ia meminta perangkat daerah terkait membentuk tim khusus yang bertugas mengawal sekaligus mempercepat seluruh proses Program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Insyaallah tim kami dari dinas terkait nanti menugaskan satu orang. Program ini betul-betul ada tim khusus untuk mempercepat apa yang menjadi arahan pusat,” ujar Andi Akmal.
Menurutnya, Pemkab Bone selama ini turut mendampingi proses pemilihan lokasi. Sementara penentuan lokasi diserahkan kepada KKP agar seluruh ketentuan dan persyaratan program dapat terpenuhi serta tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal juga menyampaikan potensi pengembangan SPBU khusus nelayan di Kabupaten Bone, khususnya kawasan Bajoe.
Ia mengatakan sejumlah pengusaha telah menunjukkan ketertarikan dan memiliki kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami juga tertarik dengan masalah SPBU nelayan. Insyaallah pengusaha kami sudah banyak yang bertanya. Terutama di Bajoe, ada beberapa titik nelayan dan mereka punya dana yang cukup besar,” katanya.
Tak hanya Kampung Nelayan Merah Putih, Wabup Bone juga menyampaikan sejumlah usulan untuk menjadi perhatian pemerintah pusat pada 2027, terutama pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
Ia menyebut budidaya ikan air tawar mulai berkembang di Bone seiring meningkatnya permintaan pasar.
“Di Bone sudah mulai terbiasa mengonsumsi ikan air tawar. Pasarnya sudah cukup bagus. Nelayan sekarang banyak yang membuka tambak-tambak ikan air tawar,” ujarnya.
Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone akan lebih proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan daerah.
“Karena kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus menjemput bola dan berkomunikasi agar Bone mendapat perhatian. Garis pantai kita sangat panjang dan potensi lautnya juga sangat besar,” tegasnya.
Sementara itu, Ady Candra memastikan KKP terbuka untuk mendukung pengembangan program kelautan dan perikanan di Bone. KKP juga akan menyampaikan surat kepada pemerintah daerah mengenai dukungan dan dokumen yang perlu dipersiapkan.
“Kami siap mendukung yang di Bone. Namun keamanan administrasi juga harus kita utamakan,” ujar Ady Candra.
Ia meminta Pemkab Bone menyiapkan dokumen pendukung, termasuk berkaitan dengan kelaikan fungsi, tata ruang dan kebutuhan administrasi lainnya melalui perangkat daerah terkait.
Ady Candra juga berharap koordinasi lintas perangkat daerah di Bone dilakukan secara terpadu sehingga pengurusan persyaratan tidak berjalan secara parsial.
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi Pemkab Bone dan KKP, sekaligus mendorong percepatan Program Kampung Nelayan Merah Putih dan membuka peluang pengembangan potensi kelautan serta perikanan Kabupaten Bone. (kar)