Konflik AS-Iran memasuki babak paling berbahaya ketika infrastruktur energi, Selat Hormuz, dan diplomasi bersamaan menjadi medan pertaruhan stabilitas kawasan serta dunia.
SulawesiPos.com – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah Washington untuk pertama kalinya mengerahkan pesawat pengebom strategis B-1 Lancer dalam serangan ke wilayah Iran, sementara kedua negara saling melontarkan ancaman terbuka terhadap infrastruktur sipil dan energi di Asia Barat. Perkembangan tersebut dilaporkan Iran International melalui artikel karya Behrouz Turani yang dipublikasikan pada 23 Juli 2026, ketika upaya mediasi yang diprakarsai Qatar masih terus berlangsung, namun hingga kini belum memperoleh persetujuan akhir dari kepemimpinan tertinggi di Teheran.
Pengerahan B-1 menandai perubahan penting dalam pola operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan pesawat tempur, rudal jelajah, dan kapal perang di kawasan Teluk Persia.
Menurut laporan Axios, pesawat pembom jarak jauh tersebut digunakan dalam operasi militer Selasa malam sebagai bagian dari peningkatan kampanye Washington terhadap sasaran di Iran.
Hingga kini militer Amerika Serikat belum mengungkap secara resmi lokasi spesifik yang menjadi target serangan pesawat tersebut.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) hanya menyatakan bahwa operasi diarahkan untuk melemahkan kemampuan Iran mengancam pelayaran di Selat Hormuz melalui penghancuran fasilitas operasional, sarana angkatan laut, gudang drone, serta infrastruktur logistik.
Pesawat B-1 sendiri dikenal sebagai salah satu pengebom strategis paling kuat yang pernah dioperasikan Amerika Serikat.
Platform tersebut mampu membawa hingga 24 bom berbobot sekitar 900 kilogram atau puluhan rudal jelajah dalam satu misi serta terbang dengan kecepatan supersonik pada ketinggian rendah untuk menghindari sistem pertahanan udara.
Kemampuan itu membuat B-1 sering dipakai dalam operasi serangan jarak jauh terhadap sasaran strategis yang memerlukan daya hancur besar.
Perubahan paling mencolok justru terjadi pada bahasa politik yang digunakan kedua negara.
Sebelumnya ancaman Iran lebih banyak berpusat pada penguasaan Selat Hormuz dan gangguan terhadap kapal-kapal dagang internasional.
Situasi berubah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa setiap serangan Iran terhadap pelayaran di Selat Hormuz akan dibalas dengan penghancuran jembatan atau pembangkit listrik di Iran.
Pernyataan tersebut memperluas ruang konflik dari sasaran militer menuju fasilitas sipil yang selama ini relatif berada di luar retorika resmi kedua pihak.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kemudian menegaskan bahwa negaranya akan menerapkan prinsip “mata dibalas mata” terhadap setiap serangan yang menghantam jembatan, pembangkit listrik, maupun infrastruktur sipil Iran.
Araghchi juga memperingatkan bahwa pembalasan tidak hanya diarahkan kepada aset Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara kawasan yang memfasilitasi operasi tersebut.
Sehari kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menaikkan intensitas retorika dengan menyatakan bahwa kebijakan Presiden Trump terhadap Iran bukan lagi sekadar “mata dibalas mata”, melainkan “kepala dibalas mata”, sambil memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap warga maupun kepentingan Amerika akan dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menolak tekanan Washington dan menyatakan konfrontasi telah memasuki fase “semuanya atau tidak sama sekali.”
Ia menegaskan apabila Iran tidak dapat mengekspor minyak atau melindungi infrastrukturnya sendiri, maka tidak akan ada lagi infrastruktur energi di kawasan yang aman dan tidak ada negara yang dapat menjual minyak dengan tenang.
Media pemerintah Iran serta kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) kemudian memperkuat narasi tersebut dengan menyebut Iran memiliki tekad kuat mempertahankan Selat Hormuz dan siap menyerang berbagai fasilitas energi regional jika infrastruktur sipil Iran diserang.
Televisi pemerintah Iran bahkan memperingatkan bahwa ancaman terhadap infrastruktur hanya akan memperluas perang.
Retorika semakin meningkat setelah Trump menyatakan sedang mempertimbangkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di kawasan Pickaxe Mountain.
Markas Pusat Khatam al-Anbiya menilai langkah tersebut akan menjadi eskalasi eksistensial yang memaksa Iran menyerang seluruh kepentingan Amerika Serikat, sekutunya, dan para pendukungnya di Timur Tengah.
Selat Hormuz tetap menjadi titik paling sensitif dalam krisis ini karena sekitar seperlima perdagangan minyak dunia setiap hari melewati jalur laut sempit tersebut.
Gangguan terhadap pelayaran di kawasan itu berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, menaikkan harga minyak internasional, serta meningkatkan biaya transportasi dan asuransi pelayaran.
Selain Hormuz, ketegangan juga mulai merambat ke Laut Merah.
Menurut pejabat pertahanan Amerika Serikat yang dikutip Euronews Persia, kelompok Houthi kembali menyerang kapal Saudi untuk pertama kalinya sejak mengumumkan blokade terhadap pelabuhan Arab Saudi.
Washington menduga serangan tersebut dilakukan atas dorongan Iran sebagai upaya membuka front baru di Laut Merah dan meningkatkan tekanan terhadap salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia.
Ancaman tersebut menyebabkan sejumlah kapal dagang mengubah rute untuk menghindari Selat Bab al-Mandab karena meningkatnya risiko serangan.
Di tengah meningkatnya ancaman militer, masih terdapat kalangan di Iran yang menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Mantan Duta Besar Iran untuk Jerman Hossein Mousavian menilai konfrontasi militer berkepanjangan tidak akan menghasilkan pemenang dan hanya akan menyeret kawasan serta ekonomi global ke dalam perang yang mahal dan melelahkan.
Dalam tulisannya di Rouydad24, Mousavian menyerukan kembalinya diplomasi melalui kesepakatan keamanan Selat Hormuz serta perjanjian nuklir yang berkelanjutan.
Sementara itu para mediator Qatar terus melakukan komunikasi intensif dengan Amerika Serikat, Iran, dan Oman guna mencari formula penghentian konflik sekaligus membuka kembali stabilitas pelayaran di Selat Hormuz.
Namun, menurut sumber kawasan yang dikutip Euronews Persia, struktur kepemimpinan tertinggi Republik Islam Iran hingga kini belum memberikan persetujuan terhadap proposal terakhir yang diajukan para mediator.
Presiden Donald Trump mengatakan tekanan terhadap Iran semakin besar dan Teheran sebenarnya ingin mencapai kesepakatan, tetapi menurutnya belum siap menerima syarat yang ada karena terus menginginkan perubahan terhadap rancangan kesepakatan yang telah disusun.
Para pengamat keamanan internasional menilai perubahan retorika dari ancaman terhadap kapal menuju ancaman terhadap infrastruktur sipil dan energi menunjukkan penurunan ambang eskalasi konflik yang jauh lebih berbahaya dibandingkan fase-fase sebelumnya.
Apabila pola saling mengancam tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan militer, dampaknya diperkirakan tidak hanya mengganggu stabilitas Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memicu guncangan terhadap pasar energi global, rantai pasok internasional, serta keamanan ekonomi dunia. (Ali)