SulawesiPos.com — Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan “tak berperasaan” pemerintahnya di masa lalu terhadap ribuan mantan tentara asal Maluku. Para tentara tersebut diketahui pernah bertempur di bawah panji tentara kolonial Hindia Belanda (KNIL) selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Pernyataan bersejarah ini disampaikan Jetten dalam upacara peresmian monumen nasional hasil urunan dana (crowdfunding) masyarakat di kawasan pelabuhan Rotterdam, yang menjadi lokasi berlabuhnya kapal terakhir para eks tentara tersebut di masa lampau.
“Atas pemberhentian mereka sebagai tentara yang tidak berperasaan dan tidak terhormat, atas penyambutan dan tempat tinggal yang tidak memadai, atas pengabaian, serta kerinduan akan kampung halaman yang tak pernah terpenuhi… untuk itu semua, saya menyampaikan permohonan maaf hari ini atas nama pemerintah Belanda,” tegas Jetten di hadapan publik, dilansir dari The Guardian, Selasa (23/6/2026)Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, secara resmi telah meminta maaf atas perlakuan buruk yang “tak berperasaan” terhadap ribuan tentara Maluku yang bertempur untuk tentara kolonial Hindia Belanda selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, pengakuan atas penderitaan keluarga-keluarga Maluku tersebut bukan sekadar soal waktu, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar kedua belah pihak dapat melangkah maju. Jetten juga menjanjikan akan diadakannya penyelidikan parlemen yang melibatkan sekitar 70.000 keturunan komunitas Maluku di Belanda saat ini.
Janji Palsu dan Sejarah Kelam 1951
Tragedi ini bermula pada tahun 1951 ketika sekitar 12.500 mantan tentara KNIL beserta keluarganya diberangkatkan dari Indonesia ke Belanda. Banyak dari mereka pergi tanpa diberikan pilihan lain.
Mereka meyakini bahwa kepergian tersebut hanyalah evakuasi sementara dan berharap dapat kembali untuk mendirikan Republik Maluku. Nahasnya, setiba di Belanda, mereka justru diberhentikan secara sepihak dari militer, dilarang bekerja, dan kehilangan hak suara. Mereka ditempatkan di barak-barak pengasingan, salah satunya di Westerbork, yang merupakan bekas kamp transit Nazi. Republik yang mereka impikan tak kunjung terwujud, dan banyak dari mereka yang tak pernah kembali pulang.
Pembangunan Monumen dan Reaksi Komunitas
Wali Kota Rotterdam, Carola Schouten, yang turut hadir dalam peresmian tersebut, menyebut perlakuan Belanda kala itu sangat dingin. “Kesetiaan mereka dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan seringkali menjadi kepedihan dalam diam. Sangat penting untuk adanya pengakuan atas ketidakadilan yang telah dilakukan,” ujarnya.
Pembangunan monumen berbentuk haluan kapal tradisional ini dirancang oleh seniman Jaïr Pattipeilohy dan Maurice den Boer. Ketua yayasan monumen, Yordi Tahamata, menyebut penyelesaian monumen ini memakan waktu perjuangan hingga 10 tahun.
Meski menjadi tonggak sejarah, kehadiran pemerintah Belanda yang seolah mengambil alih panggung (gatecrashed) dalam acara komunitas ini menuai sejumlah kritik. Banyak yang menilai permintaan maaf tersebut sudah sangat terlambat.
Hal ini dirasakan oleh Eduard Latuheri (98), salah satu eks tentara generasi pertama yang masih hidup dan turut memberkati monumen tersebut. Melalui cucunya, Dennis van Peterson, keluarga menyatakan perasaan campur aduk.
“Dia bersyukur sekadar bisa datang ke sini,” ungkap Dennis. “Bagi Kakek, ini adalah tindakan yang benar, namun generasi pertama sebagian besar sudah tidak ada lagi. Ini sudah terlambat.”
Kekecewaan serupa diungkapkan Fred Roos (70), pria yang lahir dan besar selama lima tahun di kamp Westerbork. Ia mengenang mendiang ayahnya yang hidup dalam amarah karena tidak pernah diizinkan bekerja dan termakan janji palsu untuk dipulangkan. “Semuanya selalu disiapkan untuk kembali pulang namun hal itu tak pernah terjadi,” ceritanya.
Fridus Steijlen, sejarawan sekaligus penulis buku tentang komunitas Maluku di Belanda, menekankan bahwa permintaan maaf pemerintah harus menyoroti sikap paternalistik mereka di masa lalu.
“Pemerintah Belanda saat itu tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang ini bisa pulang kembali. Itulah sebabnya penderitaan ini terus berlanjut hingga beberapa generasi,” pungkas Steijlen.
