SulawesiPos.com – Seorang pengusaha roti asal Makassar, Sulawesi Selatan, berinisial Arum (nama samaran), mengaku kapok menjalin kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengalaman bisnis yang dijalaninya justru meninggalkan kekecewaan.
Arum mengungkapkan, dirinya mulai memasok roti ke program SPPG sejak awal 2025.
Saat itu, ia bekerja sama dengan sekitar tujuh hingga delapan dapur MBG yang tersebar di wilayah Makassar dan Kabupaten Gowa.
Pada tahap awal, kerja sama tersebut berjalan tanpa kendala. Namun seiring waktu, pihak SPPG mulai kerap melakukan penawaran harga yang dinilai memberatkan.
“Awalnya bagus bangetji, tapi lama-lama selalu menawar, dan kuiyakan, karena menurutku masih dapat untung, cuman kok menawar trus,” kata Arum dikutip dari fajar.co.id, Kamis (11/6/2026).
Penawaran Dinilai Makin Tidak Masuk Akal
Arum menyebut, semakin lama harga yang ditawarkan pihak SPPG semakin jauh dari batas wajar. Kondisi itu membuatnya menilai dapur MBG bukan lagi pasar yang layak untuk bisnisnya.
“Karena penwarannya sudah tidak adami untungku. Bahkan modal saja tidak sampai,” terangnya.
Ia menegaskan tidak ingin mengorbankan kualitas produk demi mengikuti harga murah. Menurut Arum, mutu roti tidak bisa ditawar.
“Akhirnya dua bulan lalu saya sudah berhenti terima pesanan dapur MBG,” ucap Arum.
Tak hanya soal harga, Arum juga mengaku heran dengan pola bisnis yang diterapkan sejumlah dapur MBG. Ia menyebut praktik tersebut tidak hanya terjadi di satu SPPG, tetapi di banyak tempat.
“Terheran-heran dengan cara nawar mereka dan lucunya nawar gak ngotak, tapi disuruh up harga di nota. Belum lagi punglinya,” terang Arum.
“Ini yang sakit hati. Selalu menawar tapi nitip untuk di mark up harganya di nota,” tambahnya.
Modus Pungli Berkedok Sumbangan
Terkait dugaan pungutan liar, Arum membeberkan adanya sejumlah modus, mulai dari sumbangan hingga komisi tertentu.
“Ada SPPG yang kita harus transfer ke rekening Yayasannya karena itu syarat sebagai mitra Rp300 sampai Rp400 ribu per minggu,” ucap Arum.
“Katanya untuk sumbangan atau insentif begitu untuk yayasan,” lanjutnya.
Selain itu, ada pula permintaan komisi yang disebut diperuntukkan bagi Ketua SPPG.
“Komisinya nda ngotak, kadang Rp700ribu sampai Rp1 juta. Tergantung jumlah pesanannya. Bayangkan klo 4 x 1 bulan. untuk komisi dari satu supplier saja hampir Rp4 juta,” jelas Arum.
Ia berharap ke depan ada pembenahan serius dalam tata kelola program MBG.
“Karena yakinka, semua yang bermitra dengan MBG korban pungli semua,” pungkasnya.
