SulawesiPos.com – Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2013–2014, Muhammad Chatib Basri, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko kenaikan harga barang seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai level lebih dari Rp18.000.
Hal tersebut Ia sampaikan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (9/6).
“Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir. Situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang. Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah,” ujar Chatib.
Menurut dia, dampak kenaikan harga tersebut berpotensi dirasakan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui berbagai kebijakan, termasuk efisiensi anggaran.
“Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG,” katanya.
Senada dengan itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Direktur Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi, Mochamad Firman Hidayat, menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1998.
“Kami sampaikan pada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang masih baik ya, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis ’98,” ujar Firman.
Ia menjelaskan sejumlah indikator menunjukkan ketahanan ekonomi yang masih terjaga, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang stabil, hingga kondisi korporasi dan sektor perbankan yang dinilai sehat.
“Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat Capital Adequacy Ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat,” ujarnya.
Meski demikian, DEN mengingatkan adanya tekanan yang perlu diantisipasi. Menurut Firman, dampak perang global yang berkepanjangan, kenaikan harga energi dunia, serta pelemahan rupiah berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi.
“Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3 persen, tapi IHPB itu di 5 persen, tapi IHPP itu di sekitar 7 persen. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua. Tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya,” kata Firman.
Dalam pertemuan tersebut, DEN juga menyampaikan pentingnya memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah komitmen menjaga defisit fiskal melalui efisiensi anggaran.
“Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan,” ujarnya.
