SulawesiPos.com — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi memasuki penundaan bulan ketujuh.
Penundaan yang cukup lama ini dinilai bukan sekadar kendala teknis, melainkan strategi terukur dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk melakukan penataan organisasi pasca-transisi kepemimpinan ke tangan Bahlil Lahadalia.
​Langkah taktis Golkar Sulsel di tingkat daerah kini mulai berjalan. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, dilaporkan baru saja menuntaskan rangkaian konsolidasi di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) di Sulsel dan segera bertolak ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya ke DPP.
​Dosen Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si, menilai bahwa molornya jadwal Musda ini merupakan bagian dari “arsitektur politik” yang sengaja didesain oleh pengurus pusat.
​”Ini adalah proses kalkulasi matang dari pusat untuk mendisiplinkan dinamika politik lokal Sulsel agar senada dengan orkestrasi politik nasional di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,” ujar Syaiful saat memberikan analisisnya di Makassar.
​Meredam Gesekan Faksi Lokal
​Menurut Syaiful, ruang waktu yang tercipta akibat penundaan ini memberi kesempatan bagi faksi-faksi politik di internal Golkar Sulsel untuk mengendapkan ego sektoral.
Dengan ritme yang tidak terburu-buru, para figur potensial di daerah memiliki waktu lebih longgar untuk membangun komunikasi yang harmonis.
​Kondisi tersebut dinilai efektif meminimalisir potensi gesekan terbuka di tingkat akar rumput, terutama pasca-mundurnya Taufan Pawe dari bursa pencalonan.
Redanya polarisasi lokal ini memberikan ruang ideal bagi DPP untuk mengonstruksikan figur kepemimpinan kompromi yang loyal terhadap visi pusat.
Target Aklamasi dan Penguncian Komitmen Pemilu 2029
​Penundaan terukur ini juga berkaitan erat dengan target DPP Partai Golkar yang menginginkan pelaksanaan Musda secara aklamasi di 38 provinsi.
Sebagai salah satu lumbung suara utama Golkar di Indonesia Timur, Sulsel menjadi pilar penting pembuktian soliditas partai.
​Melalui skenario ini, siapapun ketua definitif Golkar Sulsel yang terpilih nanti dipastikan mengantongi legitimasi ganda:
​Mendapat penerimaan mutlak dari DPD II di 24 kabupaten/kota.
​Mengandalkan kepercayaan penuh dan garis komando tunggal dari DPP Jakarta.
​Selama masa transisi, struktur DPD II di 24 kabupaten/kota dikondisikan oleh Plt Ketua untuk tetap fokus pada kerja elektoral tanpa terdistraksi perebutan kekuasaan lokal.
Langkah mengulur waktu ini dimanfaatkan Jakarta untuk mengunci komitmen kolektif daerah.
​Dengan selesainya penataan ini, pengurus definitif Golkar Sulsel hasil Musda XI diharapkan dapat langsung bergerak menggunakan cetak biru (blueprint) yang jelas guna memanaskan mesin partai menghadapi Pemilu 2029. (mn abdurrahman)
