Pemkot Makassar Uji Coba “Pete-Pete Laut”, Perkuat Akses Transportasi Antar Pulau

SulawesiPos.com – Pemerintah Kota Makassar mulai menguji coba layanan transportasi laut antar pulau melalui program kapal rakyat yang dikenal sebagai pete-pete laut.

Inisiatif ini digagas untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran, khususnya bahan bakar minyak (BBM), waktu perjalanan, serta kesiapan sarana pendukung.

Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai bagian dari upaya menghadirkan moda transportasi laut yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat pulau.

“Uji coba ini menjadi langkah awal untuk melihat efektivitas rute, baik dari sisi waktu tempuh maupun konsumsi BBM,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, saat ditemui pada Selasa, 14 April 2026.

Rute Pelayaran Disesuaikan Hasil Survei

Dalam tahap awal, rute pelayaran yang diuji coba telah melalui proses survei lapangan. Jalur tersebut dimulai dari wilayah daratan menuju Pulau Baralompo, lalu berlanjut ke Bone Tambung, Lumur-Lumur, Lanjungan, Rangai, sebelum kembali ke Baralompo.

BACA JUGA: 
Di Tengah Isu Mandek, Iuran Sampah Gratis Makassar Diam-diam Menopang Hidup Puluhan Ribu Warga Miskin

Selain rute tersebut, pemerintah kota juga membuka peluang pengembangan jalur pelayaran hingga ke Lingaring yang memiliki jarak tempuh lebih jauh.

Namun, rencana perluasan ini masih menunggu kepastian dukungan anggaran tambahan di masa mendatang.

Frekuensi Awal Masih Terbatas

Berdasarkan perhitungan sementara terhadap ketersediaan anggaran BBM dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi pelayaran secara teoritis memungkinkan dilakukan hingga 12–13 kali dalam sepekan.

Meski demikian, pada fase awal operasional, layanan pete-pete laut diproyeksikan baru beroperasi satu hingga dua kali per minggu.

“Untuk tahap awal, kita sesuaikan dulu dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, penentuan jadwal pelayaran masih terus dikaji, termasuk pemilihan hari operasional yang dinilai paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas warga kepulauan.

SulawesiPos.com – Pemerintah Kota Makassar mulai menguji coba layanan transportasi laut antar pulau melalui program kapal rakyat yang dikenal sebagai pete-pete laut.

Inisiatif ini digagas untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran, khususnya bahan bakar minyak (BBM), waktu perjalanan, serta kesiapan sarana pendukung.

Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai bagian dari upaya menghadirkan moda transportasi laut yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat pulau.

“Uji coba ini menjadi langkah awal untuk melihat efektivitas rute, baik dari sisi waktu tempuh maupun konsumsi BBM,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, saat ditemui pada Selasa, 14 April 2026.

Rute Pelayaran Disesuaikan Hasil Survei

Dalam tahap awal, rute pelayaran yang diuji coba telah melalui proses survei lapangan. Jalur tersebut dimulai dari wilayah daratan menuju Pulau Baralompo, lalu berlanjut ke Bone Tambung, Lumur-Lumur, Lanjungan, Rangai, sebelum kembali ke Baralompo.

BACA JUGA: 
Cuaca Ekstrem Mengintai, Pemkot Makassar Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Selain rute tersebut, pemerintah kota juga membuka peluang pengembangan jalur pelayaran hingga ke Lingaring yang memiliki jarak tempuh lebih jauh.

Namun, rencana perluasan ini masih menunggu kepastian dukungan anggaran tambahan di masa mendatang.

Frekuensi Awal Masih Terbatas

Berdasarkan perhitungan sementara terhadap ketersediaan anggaran BBM dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi pelayaran secara teoritis memungkinkan dilakukan hingga 12–13 kali dalam sepekan.

Meski demikian, pada fase awal operasional, layanan pete-pete laut diproyeksikan baru beroperasi satu hingga dua kali per minggu.

“Untuk tahap awal, kita sesuaikan dulu dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, penentuan jadwal pelayaran masih terus dikaji, termasuk pemilihan hari operasional yang dinilai paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas warga kepulauan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru