SulawesiPos.com – Perubahan iklim bukan sekadar ancaman masa depan, melainkan realitas yang terjadi hari ini. Bencana seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, sehingga menuntut respons yang tidak sekadar cepat, tetapi juga tepat.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun ketahanan iklim berbasis sains.
Dalam konteks pembangunan, ketahanan iklim berbasis sains juga menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak justru memperbesar risiko lingkungan.
Untuk mendukung pendekatan ilmiah dalam merespon perubahan iklim, Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup membangun kolaborasi, dalam rangka menghasilkan intervensi yang terukur, aplikatif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim dan Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Unhas pada Kamis (9/4/2026) sore, pukul 17.00 WITA di Lounge Lantai 8, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar.
Kerja sama tersebut dirancang untuk mengintegrasikan keunggulan akademik dengan kebutuhan kebijakan publik, khususnya dalam merespons tantangan perubahan iklim yang kian hari kian kompleks.
Pendekatan ini menempatkan sains sebagai dasar dalam perumusan aksi mitigasi dan adaptasi.
Ketua Pusat Studi Perubahan Iklim Unhas, Rijal M Idrus menjelaskan salah satu fokus utama kolaborasi tersebut melalui penguatan edukasi perubahan iklim berbasis bukti ilmiah yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Edukasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi mendorong perubahan perilaku yang berdampak langsung pada lingkungan.
Selain itu, program peningkatan kapasitas menjadi komponen penting dalam kerja sama ini, dengan sasaran berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal.
Upaya ini mencakup pelatihan, pendampingan, serta penguatan kompetensi dalam implementasi aksi iklim.
“Integrasi program ke dalam skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik juga menjadi salah satu strategi kunci untuk memperluas jangkauan intervensi. Mahasiswa diharapkan berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengimplementasikan solusi berbasis sains di masyarakat,” jelas Rijal Idrus.
Sementara itu, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, Irawan Asaad, menyebutkan kolaborasi bersama Unhas dapat diperkuat melalui pertukaran data dan informasi sebagai pondasi pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi menjadi hal penting dalam merancang kebijakan yang responsif dan berbasis evidensi.
Lebih lanjut, dirinya menyebutkan dukungan terhadap kegiatan penelitian yang menjadi bagian penting dalam memperkuat basis ilmiah dari setiap program yang dijalankan.
Penelitian diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
“Pendampingan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat local dapat dilakukan secara bersama sama, termasuk pengelolaan sampah berkelanjutan, yang nantinya diharapkan mampu memberikan dampak nyata sekaligus menjadi model replikasi di wilayah lain,” jelas Irawan.
Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak juga membuka peluang pengembangan program bersama dalam skema hibah internasional.
Hal ini diharapkan dapat memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program berbasis sains yang dihasilkan.
Pendekatan berbasis sains memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan didasarkan pada data. Dengan dukungan pemodelan iklim, data meteorologi, dan riset empiris, pemerintah dapat memetakan risiko secara akurat dan merancang langkah adaptasi yang efektif. Tanpa hal tersebut, kebijakan rentan bersifat reaktif dan berbiaya tinggi tanpa hasil yang optimal.
Selain itu, pendekatan ilmiah membantu mengarahkan sumber daya yang terbatas ke wilayah dan kelompok paling rentan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya adaptasi tidak hanya efektif, tetapi juga adil. (mna)
