SulawesiPos.com – Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD-KKSS) Kota Bandung, Ir. H. F. Ermaula Aseseang, menawarkan gagasan strategis untuk mengatasi persoalan pengangguran di Sulawesi Selatan melalui penguatan investasi dan hilirisasi ekonomi daerah.
Pakar perencanaan wilayah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan mencapai 4,45 persen per November 2025.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Hotel Claro Makassar, 25–27 Maret 2026.
Menurut Ermaula, ketergantungan pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Penciptaan lapangan kerja akan stagnan jika kita hanya bertumpu pada kapasitas APBD. Inilah saatnya menggerakkan instrumen investasi, dunia usaha, serta inisiatif kolektif masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Levi saat berdiskusi dengan awak media di Virendy Cafe, Makassar, Senin (30/3/2026).
Investasi Terukur Jadi Kunci
Ermaula menilai pemerintah daerah harus mengambil peran sebagai katalisator investasi dengan menyiapkan strategi pembangunan yang terencana dan terintegrasi.
Menurutnya, investasi yang masuk tidak boleh bersifat sporadis, tetapi harus dirancang secara tematik agar mampu menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam Sulawesi Selatan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
“Kita diberkahi potensi yang luar biasa, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Di sinilah peran pakar, investor, dan saudagar untuk berkolaborasi mengambil langkah nyata,” katanya.
Konsep Hilirisasi dan Penguatan Hinterland
Sebagai solusi, Ermaula menawarkan konsep pengembangan wilayah berbasis hilirisasi yang mengintegrasikan daerah hinterland dengan kota-kota besar dalam satu sistem produksi.
Menurutnya, wilayah penyangga harus terkoneksi secara fungsional dalam rantai ekonomi yang saling mendukung.
“Integrasi antara kota besar, kota menengah hingga wilayah pelosok harus menjadi satu kesatuan sistem. Itulah inti dari konsep hilirisasi untuk memajukan daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan transformasi Kota Bandung yang berkembang menjadi pusat inovasi karena dukungan perguruan tinggi seperti ITB dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Model kolaborasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan potensi wilayah tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Sulawesi Selatan.
Dorong Nilai Tambah Industri Kelapa
Ermaula juga menyoroti sektor perkebunan kelapa yang selama ini masih berorientasi pada ekspor bahan mentah.
Ia mendorong agar struktur industri diperpanjang melalui pengolahan produk turunan bernilai tinggi.
“Mengekspor kelapa bulat itu nilainya minim. Tetapi jika diolah menjadi produk seperti bubuk kelapa atau produk turunan lainnya, nilai tambahnya bisa berlipat,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak jaringan saudagar KKSS di berbagai daerah untuk menyinergikan teknologi, investasi, dan sektor agrikultur dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih kuat.
Sinergi Teknologi dan Potensi Daerah
Ermaula menegaskan bahwa KKSS Bandung memiliki pendekatan berbeda dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Selain memanfaatkan potensi sumber daya alam, pihaknya juga berupaya memperkuat aspek teknologi serta jaringan birokrasi di tingkat kementerian.
“Visi kami adalah mengawinkan kemajuan teknologi dengan kekayaan potensi daerah,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menilai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki potensi besar yang bisa berkembang pesat jika dikelola dengan perencanaan yang sistematis.
“Jika potensi lokal, keahlian teknologi, dan kebijakan pemerintah berjalan beriringan, saya optimis Pangkep bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat,” katanya.
Pentingnya Roadmap Investasi Daerah
Di akhir pernyataannya, Ermaula mengingatkan pentingnya pemerintah daerah memiliki peta jalan investasi yang jelas dan terukur.
Menurutnya, roadmap tersebut akan menjadi instrumen penting untuk menarik investor di tingkat nasional maupun global.
“Pemerintah daerah wajib memiliki roadmap investasi yang tajam dan transparan. Itu akan menjadi daya tawar utama ketika mempromosikan potensi daerah,” pungkasnya.
