SulawesiPos.com – Pemimpin Partai Hijau Inggris, Zack Polanski, menyatakan akan mendukung mosi bertajuk “zionisme adalah rasisme” apabila definisi zionisme yang dimaksud merujuk pada tindakan pemerintah Israel di Gaza.
Hal ini dilaporkan Politico pada 24 Februari 2026 yang segera memantik gelombang polemik di Inggris dan panggung diplomasi internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemilihan sela penting di Gorton dan Denton, Greater Manchester, ketika Partai Hijau berupaya menegaskan posisinya sebagai penantang utama Partai Buruh dari spektrum kiri, sekaligus menunjukkan bagaimana konflik Palestina-Israel terus memengaruhi konfigurasi politik domestik Inggris.
Mosi yang akan dibahas dalam konferensi musim semi partai bulan depan tidak hanya mengusung judul kontroversial tersebut, tetapi juga menegaskan dukungan terhadap “hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan dan pembebasan dari pendudukan, dominasi, dan penaklukan Israel,” sehingga memperluas perdebatan dari ranah ideologis menuju diskursus hak asasi manusia dan hukum internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharren Haskel, mengecam itu sebagai salah satu pernyataan paling penuh kebencian dan rasis yang pernah ia baca.
Hal ini mencerminkan sensitivitas global atas istilah zionisme yang secara historis merujuk pada gerakan nasional Yahudi, namun dalam praktik politik kontemporer sering dikaitkan dengan kebijakan negara Israel.
Polanski yang merupakan pemimpin Yahudi dari partai eko-populis tersebut menegaskan bahwa sikapnya akan bergantung pada definisi zionisme yang dipakai dalam mosi, seraya menyatakan bahwa apabila zionisme dimaknai sebagai praktik pemerintah Israel yang ia nilai sebagai genosida di Gaza, maka ia memandangnya sebagai tindakan rasis dan siap memberikan dukungan setelah mendengar perdebatan internal partai.
Ia juga menekankan bahwa lebih dari 195.000 anggota Partai Hijau memiliki hak demokratis untuk mengajukan mosi dan bahwa perdebatan internal harus dihargai sebagai bagian dari proses politik terbuka, sembari mengingatkan bahwa perdebatan label tidak boleh mengaburkan substansi kemanusiaan yang lebih luas.
Kontroversi ini berkembang di tengah trauma sosial di Manchester utara pasca serangan terhadap komunitas Yahudi di Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation pada Oktober lalu yang menewaskan dua orang saat perayaan Yom Kippur, memperlihatkan bagaimana isu geopolitik global dapat bersinggungan langsung dengan sensitivitas lokal.
Menanggapi dinamika tersebut, Dr. Arief Wicaksono, S.IP., M.A., akademisi sekaligus mantan Dekan FISIP Universitas Bosowa dan kini Direktur Kemahasiswaan Universitas Bosowa Makassar, menilai bahwa isu ini sangat sensitif karena menyentuh dimensi identitas, politik global, dan hukum internasional secara bersamaan.
“Menurut saya, isu tersebut cukup sensitif ya, mengingat hal itu tentang dukungan kondisional Pemimpin Partai Hijau Inggris terhadap mosi yang menyamakan zionisme dengan rasisme, dengan fokus pada tindakan pemerintah Israel di Gaza,” ujar Arief.
Ia menambahkan bahwa dalam perspektif hubungan internasional, narasi tersebut secara akurat mencerminkan bagaimana konflik Timur Tengah memengaruhi dinamika politik domestik Inggris, termasuk dalam momentum pemilu lokal seperti di Gorton dan Denton, sehingga memperlihatkan keterkaitan erat antara geopolitik global dan kontestasi elektoral nasional.
Dr. Arief, yang juga pernah menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Bosowa, menjelaskan bahwa Zionisme sebagai gerakan nasional Yahudi memang kerap menjadi titik gesekan dalam diplomasi internasional, sehingga kecaman pejabat Israel seperti Sharren Haskel menunjukkan potensi memburuknya ketegangan bilateral ketika istilah tersebut diposisikan dalam bingkai rasisme.
“Penekanan pada hak Palestina untuk perlawanan mengaitkan mosi ini dengan prinsip hukum internasional, meskipun pada saat yang sama berpotensi memicu tuduhan anti-Semitisme jika tidak dijelaskan secara konseptual dan historis dengan hati-hati,” tegasnya.
Ia menilai bahwa kasus ini menggambarkan bagaimana isu geopolitik global merembes ke dalam politik nasional Barat dan menjadi ujian bagi demokrasi dalam mengelola kebebasan berekspresi, sensitivitas historis, dan perlindungan minoritas, terutama di tengah trauma sosial seperti serangan di sinagoga Manchester.
Menurut Dr. Arief, tantangan terbesar bagi negara seperti Inggris adalah menjaga keseimbangan antara solidaritas kemanusiaan dan komitmen terhadap tatanan internasional berbasis hukum, karena perdebatan semantik sering kali menyembunyikan isu substantif seperti hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, dan stabilitas keamanan regional.
Ia juga menyarankan agar diskursus publik tidak berhenti pada polarisasi label, melainkan memperluas perspektif dengan merujuk pada posisi aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa guna menghadirkan konteks yang lebih komprehensif dan mencerahkan masyarakat global.
Perkembangan ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai “zionisme adalah rasisme” bukan sekadar polemik politik internal Inggris, melainkan refleksi kompleksitas demokrasi modern yang dituntut mampu merawat kebebasan, menjaga keadilan, dan menempatkan nilai kemanusiaan universal sebagai fondasi utama dalam tatanan dunia yang terus bergejolak. (Ali)
