Ia menambahkan, arah reformasi Polri sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi itulah mengapa presiden meminta pandangan-pandangan agar supaya keputusannya tidak terlalu berjarak dengan apa yang diharapkan publik,” ujarnya.

Keterlibatan Polri dalam Politik Jadi Sorotan Utama

Isu netralitas Polri menjadi kritik paling tajam dalam diskusi tersebut, terutama terkait dugaan keterlibatan aparat dalam pemilu dan pilkada.

Aktivis 98 alumnus Sastra Unhas, AS Kambie, mempertanyakan urgensi kembali menggaungkan agenda reformasi Polri.

“Apakah reformasi itu dianggap gagal atau mati suri, kenapa masih dipakai untuk hal mengubah mengubah struktur, kultural dan instrumen. Saya sejak awal tidak terlalu berharap banyak dari kata reformasi itu bahwa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa,” kata Kambie.

Menurutnya, problem utama Polri justru terletak pada keterlibatan dalam politik praktis.

“Sebenarnya cukup ini saja yang dibenahi, Polri jangan cawe-cawe di semua tingkat pemilihan. Karena selama ini, katanya kalau ada partai yang tidak didukung Polri (partai cokelat) susah menang,” ujarnya.

Ia menilai stigma tersebut harus dihapus demi demokrasi yang sehat.

“Kalau ada calon kepala daerah tidak direstui Polri, susah menang. Itu sudah kita rasakan juga di Sulsel. Ada anggapan kalau ikut pemilu, pilkada, tapi tidak didukung polisi akan susah menang. Saya kira stigma itu saja yang dihilangkan,” jelasnya.

Kewenangan Dinilai Terlalu Luas dan Minim Kontrol

Kambie juga menyoroti luasnya kewenangan Polri yang dinilai melampaui fungsi dasar kepolisian.

“Pokoknya semua, begitu membuka mata, dari tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas kita tidak lepas dari hubungannya dengan polisi. Saya kira ini mungkin yang harus ditangkap Presiden untuk mereformasi Polri ini,” katanya.