KPK Ilustrasi
SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan serangkaian penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tim penyidik menyisir delapan lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi sejak Kamis hingga Senin, 15-19 Oktober 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa operasi penyisiran ini menyasar berbagai tempat yang diduga menyimpan jejak perkara. “Objek-objek penggeledahannya, yaitu di rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi,” ujar Budi pada Selasa (20/10/2026).
Salah satu lokasi krusial yang digeledah oleh petugas adalah Kantor Pusat BNPB di Jakarta Timur. “Termasuk Kantor BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang dilakukan penggeledahan pada hari Kamis, 15/10,” tambahnya.
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berharga. “Penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta tiga unit mobil yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini,” ungkap Budi.
Sebelumnya, operasi serupa juga telah menyasar sejumlah ruangan di internal BNPB pasca-pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Oktober. Dalam konferensi pers sebelumnya, perwakilan KPK, Taufik, menyebutkan bahwa penggeledahan turut mencakup ruang kerja mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Penelusuran tim lembaga antirasuah ini difokuskan pada unit kerja yang memiliki otoritas dalam pengadaan barang dan jasa. “(Penggeledahan) Untuk beberapa pejabat-pejabat di BNPB sudah dilakukan, termasuk ruangan Kepala Badan, untuk kemudian di kedeputian dan beberapa kantor yang pengadaan barang jasa, termasuk ruangan GSP selaku PPK,” kata Taufik.
Dugaan penyelewengan ini sangat disayangkan karena mencederai penyaluran dana krusial untuk mitigasi bencana di berbagai wilayah Indonesia. “Adapun DSP tersebut digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera,” jelas Taufik.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara. Kelima tersangka diduga kuat telah menerima suap senilai miliaran rupiah, emas ratusan gram, serta uang tunai dalam pecahan mata uang asing. (*)