Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto memberikan keterangan pers di kantornya
SulawesiPos.com — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan bakal menindaklanjuti dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis bersubsidi di Kabupaten Bulukumba yang belakangan ini viral di media sosial.
Kasus tersebut menyita perhatian publik setelah muncul rekaman video pengakuan dari pihak yang diduga penimbun, yang mengklaim adanya kerja sama atau keterlibatan oknum aparat kepolisian.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyatakan bahwa persoalan pengawasan dan penindakan BBM sebetulnya telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.
Namun, jika ditemukan fakta atau perkembangan baru di lapangan, pihak kepolisian siap mendorong kembali koordinasi bersama.
“Terkait dengan BBM, kemarin kan sudah kita laksanakan, termasuk juga rapat bersama dengan instansi terkait di Kantor Gubernur. Kalau memang ini ada lagi, rekan-rekan sekalian, pasti akan kita dorong lagi untuk melakukan rapat bersama,” ujar Didik saat diwawancarai di Mapolda Sulsel, Senin (12/10/2026).
Selain fokus pada praktik penimbunan BBM, Polda Sulsel juga mendalami potongan video viral yang menyebarkan klaim mengenai keterlibatan jajaran Polres Bulukumba hingga Polda Sulsel.
Didik menegaskan, informasi tersebut kini tengah ditelusuri secara mendalam guna memastikan kebenaran materiil di lapangan. Penyelidikan dilakukan secara intensif oleh Polres Bulukumba dengan asistensi penuh dari Tim Polda Sulsel.
“Semuanya sudah dilakukan penyelidikan, baik itu yang dilakukan oleh polres maupun oleh polda. Kalau memang itu terbukti, pasti akan ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Didik.
Polda Sulsel menekankan tidak akan tebang pilih. Jika hasil penyelidikan membuktikan adanya oknum anggota kepolisian yang bermain atau terlibat dalam praktik ilegal tersebut, sanksi tegas sesuai ketentuan hukum dan kode etik Polri akan diberlakukan.
Saat ini, proses penyelidikan dan pengumpulan bukti masih terus berlangsung untuk merampungkan fakta hukum serta memastikan kepastian informasi yang beredar di tengah masyarakat.