Overview:
- Ahok mendorong jaksa memeriksa Erick Thohir hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencopotan direksi anak usaha Pertamina.
- Dua direksi yang dicopot justru dinilai Ahok sebagai figur berintegritas dan menolak praktik pengadaan bermasalah.
- Kesaksian Ahok menguatkan dugaan bahwa pencopotan tidak berbasis meritokrasi, melainkan sarat kejanggalan.
SulawesiPos.com – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta jaksa penuntut umum (JPU) mendalami peran sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terkait pencopotan direksi anak usaha Pertamina yang dinilainya berintegritas.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Ahok menyinggung pencopotan dua mantan direksi subholding Pertamina, yakni Joko Priyono dari Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Mas’ud Khamid dari Pertamina Patra Niaga (PPN).
Keduanya, menurut Ahok, justru merupakan figur penting dalam upaya pembenahan tata kelola perusahaan.
Dalam persidangan, jaksa mempertanyakan alasan pencopotan kedua direksi tersebut.
“Ini saya ingin menanyakan penegasan ya, masih di poin 10 huruf a. Dalam keterangan saudara ada dua nama, Pak Joko Priyono dan Pak Mas’ud Khamid, keduanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina, subholding. Satu di KPI, satu di PPN. Disebut sudah dicopot. Apakah ada persoalan dengan dua orang ini sehingga disebut dicopot? Ada masalah tidak?” tanya jaksa.
Menanggapi hal itu, Ahok justru menyampaikan penilaian positif.
Ia menyebut Joko Priyono dan Mas’ud Khamid sebagai jajaran direksi terbaik yang pernah dimiliki Pertamina.
“Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk memperbaiki produksi kilang termasuk Patra Niaga. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan,” ujar Ahok.
Ia mengungkapkan, Mas’ud Khamid bahkan memilih risiko dicopot dari jabatan dibanding menandatangani pengadaan yang dianggap bermasalah.
