SulawesiPos.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai latihan dasar militer atau latsarmil untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak relevan dengan kebutuhan teknis pengelolaan koperasi, terlebih setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia.
Sorotan itu disampaikan Bhima kepada JawaPos.com, Sabtu (27/6/2026), menyusul kasus kematian peserta dalam program latsarmil calon manajer KDMP. Menurut dia, model pelatihan ala militer justru tidak menjawab kompetensi utama yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi di tingkat desa.
“Orang cari kerja malah meninggal, pelatihannya jelas tidak relevan dengan kebutuhan sebagai pengelola koperasi. Harus distop latihan ala militer di program kopdes merah putih,” ujar Bhima seperti dikutip JawaPos.com.
Bhima memandang kebijakan memberi latsarmil kepada calon manajer KDMP menunjukkan pendekatan yang keliru dalam membangun tata kelola koperasi. Ia menilai model komando militer tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan manajerial, pelayanan anggota, dan penguatan kelembagaan koperasi.
“Kenapa latihannya militer? Ini kan biar menunjukkan supremasi sipil lemah, maka komandonya adalah militer. Nah jadi ini kan juga perluasan militer yang harus dikritik ya di bidang koperasi,” ujarnya lagi.
Celios soroti risiko program yang dinilai top-down
Selain mengkritik latsarmil, Bhima juga menilai program KDMP berpotensi mengulang persoalan yang muncul pada program lain yang disusun terburu-buru. Ia mencontohkan adanya lokasi koperasi yang disebut tidak strategis, seperti berada dekat kuburan atau tempat pembuangan sampah, serta akses jalan yang dinilai kurang mendukung.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan KDMP berisiko menghadapi persoalan perencanaan dan tata kelola sejak awal. Jika tidak dibenahi, program yang seharusnya menguatkan ekonomi desa justru berpotensi menimbulkan inefisiensi hingga celah korupsi.
Bhima juga menyoroti pola pengelolaan KDMP yang dinilai terlalu top-down. Ia menegaskan koperasi semestinya tumbuh dari keanggotaan dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar dipaksakan dari atas tanpa memastikan daya saing dan partisipasi anggota di tingkat desa.
Dalam penilaiannya, model semacam itu bahkan bisa memunculkan persoalan baru terhadap pelaku usaha kecil yang sudah lebih dulu ada. Jika koperasi desa terus disubsidi tanpa desain yang tepat, keberadaannya dikhawatirkan justru mematikan warung-warung kelontong di sekitar desa.
Skema pembiayaan juga dipandang membebani fiskal
Bhima menambahkan, mekanisme pembiayaan KDMP yang menggunakan cicilan bank lalu dibayar lewat APBN, APBD, dan Dana Desa juga patut dikritisi. Menurut dia, pola tersebut berisiko menyedot kapasitas fiskal negara dan kredit perbankan tanpa menjamin perputaran ekonomi masyarakat berjalan efektif.
Sorotan Bhima memperlihatkan bahwa polemik KDMP tidak hanya menyangkut tragedi kematian peserta latsarmil, tetapi juga menyentuh desain program secara keseluruhan. Kritik tersebut menempatkan isu keselamatan peserta, relevansi pelatihan, dan efektivitas model koperasi sebagai persoalan yang saling berkaitan.
Dengan jatuhnya korban jiwa dan munculnya kritik dari kalangan ekonom, tekanan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi program ini diperkirakan akan semakin besar. Bagi Bhima, penghentian latsarmil menjadi langkah mendesak agar perbaikan program koperasi desa dimulai dari pendekatan yang lebih sipil, relevan, dan sesuai kebutuhan lapangan.
