SulawesiPos.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi patroli dan pengawasan Polda Sulawesi Selatan di sejumlah SPBU jalur prioritas Biosolar subsidi ruas Makassar-Maros. Patroli selama tiga hari terakhir itu dinilai membantu kelancaran pelayanan dan menekan antrean kendaraan logistik di SPBU.
Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan pada titik-titik SPBU yang sebelumnya mengalami antrean kendaraan dengan intensitas tinggi. Kehadiran aparat di lapangan disebut ikut menciptakan kondisi penyaluran BBM subsidi yang lebih tertib, aman, dan kondusif.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah SPBU di wilayah Makassar dan Maros, terutama yang berada di jalur Trans Sulawesi, mengalami peningkatan aktivitas pembelian Biosolar subsidi. Kondisi itu sempat memicu antrean kendaraan pada jam tertentu.
Antrean kendaraan di sekitar SPBU juga berdampak pada arus lalu lintas, khususnya di jalur yang menjadi lintasan kendaraan logistik dan angkutan barang. Karena itu, pengawasan di lapangan dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi energi bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menilai patroli dan pengawasan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban distribusi Biosolar subsidi. Langkah itu juga diharapkan mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Pengawasan bersama dinilai perlu dilakukan agar hak masyarakat penerima manfaat tetap terlindungi. Pertamina menyebut distribusi Biosolar subsidi harus berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya aktivitas kendaraan.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan Pertamina mendukung langkah kolaboratif untuk menjaga kelancaran distribusi energi di Sulawesi Selatan.
“Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU merupakan bagian dari upaya memastikan distribusi BBM subsidi berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan,” ujar Lilik, Jumat (19/6/2026).
Menurut Lilik, sinergi tersebut penting untuk menjaga akses energi bagi masyarakat. Ia juga menilai kelancaran distribusi BBM subsidi memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, terutama sektor transportasi dan logistik.
“Sinergi ini penting untuk menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor transportasi dan logistik,” kata Lilik.
Pertamina berharap patroli di jalur-jalur prioritas dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dengan pengawasan yang konsisten, antrean kendaraan di SPBU diharapkan dapat diminimalkan.
Selain itu, pengawasan berkelanjutan dinilai dapat membuat penyaluran energi kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat tetap terjaga. Pertamina menegaskan distribusi Biosolar subsidi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang menemukan kendala layanan, antrean tidak wajar, atau indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dapat melapor melalui Pertamina Contact Center 135. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam.
