SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus yang dibebankan kepada Bank Indonesia untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu.
Menurut Hekal, yang menjadi prioritas saat ini adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan ekonomi di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
“Saya rasa tidak ada deadline spesifik seperti itu. Itu lebih merupakan dorongan politik. Yang ingin kita lihat adalah stabilitas di dalam pergerakan kurs rupiah,” ujar Hekal.
Hekal menilai pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS lebih banyak dipicu oleh faktor psikologis dan sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi nasional.
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan tren yang positif setelah pemerintah merilis perkembangan APBN triwulan pertama tahun ini.
“Angka Rp18.000 ini dianggap sebagai angka psikologis oleh banyak pihak. Namun, menurut kami, ini lebih banyak didorong oleh sentimen. Buktinya, setelah pengumuman APBN triwulan I, kondisi ekonomi dari bulan ke bulan justru semakin membaik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan bahwa selama fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga, tantangan utama yang dihadapi berasal dari dinamika eksternal dan gejolak pasar global.
Sinergi Fiskal dan Moneter Jadi Kunci
Untuk menghadapi tekanan eksternal tersebut, Hekal menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia harus terus diperkuat
Menurutnya, Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fiskal, sementara Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, inflasi, dan nilai tukar.
“Kita berharap kedua pengendali sektor keuangan kita, yaitu sektor fiskal dan moneter, bisa memiliki koordinasi yang semakin baik. Hari ini kita ingin mendengar dari keduanya, apakah ada hal-hal yang belum sinkron dan bagaimana ke depan sinkronisasi kebijakan itu dapat terus dijaga sesuai koridor masing-masing,” katanya.
Ia menegaskan bahwa harmonisasi kedua kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga daya tarik Indonesia di mata investor.
Bantah Narasi Ketidakharmonisan Pemerintah dan BI
Hekal juga menyoroti berbagai spekulasi yang berkembang di pasar terkait hubungan antara otoritas fiskal dan moneter.
Menurutnya, sejumlah narasi yang beredar seolah menggambarkan adanya ketidaksinkronan antara pemerintah dan Bank Indonesia, bahkan disertai isu-isu yang tidak berdasar.
“Yang ramai di pasar seakan-akan ada yang miss. Bahkan sempat muncul berbagai isu hoaks dan spekulasi. Yang ingin kita tunjukkan adalah realitas versus narasi. Kita tidak ingin persepsi yang keliru ini menular dan mengganggu kepercayaan pasar,” tegasnya.
Ia memastikan koordinasi antara pemerintah dan BI selama ini berjalan baik. Namun, komunikasi kepada publik perlu diperkuat agar pelaku pasar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi nasional.
Menurut Hekal, salah satu tujuan utama koordinasi yang ditunjukkan secara terbuka adalah untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.
DPR ingin memastikan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya berjalan di tingkat internal pemerintah, tetapi juga terlihat secara nyata oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Kita ingin memastikan kepada para pelaku pasar bahwa koordinasi ini memang berjalan. Kita minta itu bisa ditunjukkan langsung di lapangan sehingga mereka yakin bahwa kondisi sebenarnya tidak seperti yang ditakut-takutkan dalam berbagai narasi di media maupun media sosial,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan proyeksi bahwa nilai tukar rupiah berpotensi menguat pada Juli hingga Agustus 2026 seiring membaiknya faktor teknikal global dan domestik.
