SulawesiPos.com – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai skema pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi menimbulkan beban ganda bagi masyarakat.
Peneliti CELIOS, Media Wahyu Askar, menyebut pembiayaan melalui pinjaman bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang cicilannya ditanggung pemerintah dapat menciptakan dua risiko utama.
“Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui pinjaman dari Himbara berpotensi menjadi beban ganda bagi rakyat,” ujarnya.
Menurut CELIOS, risiko pertama adalah potensi kegagalan pasar apabila program tidak berjalan optimal, yang dapat menghambat pembangunan desa.
“Kedua, rakyat akan menanggung kerugian karena pemerintah harus menggunakan dana APBN, yang berasal dari pajak rakyat, untuk melakukan strategi penyelamatan terhadap Bank Himbara,” tambahnya.
Ancaman Pergeseran Prioritas Anggaran
CELIOS juga menyoroti kemungkinan pergeseran alokasi anggaran negara dan daerah akibat program ini.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi berpotensi dialihkan untuk menopang koperasi.
“Akses distribusi dan transportasi yang tak berkembang mengakibatkan ekonomi desa lesu dan potensi desa tak tumbuh optimal sebagai pendapatan asli,” ujar Media.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar ketimpangan antarwilayah serta meningkatkan biaya distribusi hasil pertanian dari desa ke kota.
Selain pusat, pemerintah daerah juga dinilai berpotensi terdampak karena diminta menanggung biaya awal pendirian koperasi, seperti akta notaris melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai penggunaan BTT untuk program ini berisiko meningkatkan kerentanan daerah, terutama yang rawan bencana.
“Hal ini justru akan menambah kerentanan daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana dan risiko sosial lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, pelaksana program menyebut kebutuhan pembiayaan Kopdes Merah Putih mencapai sekitar Rp3 miliar per koperasi.
Dengan target 80 ribu koperasi, total anggaran diperkirakan mencapai Rp240 triliun.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut bank-bank Himbara telah menyiapkan sekitar Rp175 triliun atau 72,9 persen dari total kebutuhan.
Terkait mekanisme pengembalian, Joao menjelaskan bahwa cicilan pembiayaan tidak dibebankan kepada individu maupun pengurus koperasi.
“Pembayarannya kami tidak tahu bagaimana secara politiknya. Tetapi seperti yang kita baca di media sosial dan berita, dana itu akan dibayar oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Picu Perdebatan Publik
Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih kini memicu perdebatan.
Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pembangunan koperasi desa sebagai program prioritas nasional.
Namun di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan adanya risiko fiskal serta potensi pergeseran prioritas anggaran apabila program tidak berjalan sesuai rencana.
