SulawesiPos.com – Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun sebagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan ini dilakukan agar dorongan fiskal terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menegaskan bahwa percepatan belanja merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.
“Belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonomi bisa terdorong dari sisi fiskal sejak awal tahun hingga akhir tahun secara lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Hingga akhir Februari 2026, realisasi APBN mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah memastikan angka tersebut masih berada dalam koridor yang telah dirancang dalam APBN tahun ini.
Di tengah percepatan belanja, kinerja pendapatan negara juga menunjukkan tren positif.
Hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN.
Secara tahunan, angka tersebut tumbuh 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Total penerimaan perpajakan mencapai Rp290 triliun atau meningkat 20,5 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan signifikan sebesar 30,4 persen.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun.
Namun demikian, sektor kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi sebesar 14,7 persen.
Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global serta aktivitas produksi industri yang belum sepenuhnya stabil.
Meski begitu, pemerintah melihat adanya tanda pemulihan dalam penerimaan cukai dalam beberapa waktu terakhir.
“Informasi terakhir menunjukkan penerimaan cukai sudah kembali tumbuh sekitar 7 persen secara year-on-year. Ke depan kita berharap target penerimaan dari bea dan cukai bisa tercapai bahkan mungkin melebihi,” kata Purbaya.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara hingga Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari total pagu APBN.
Angka tersebut meningkat tajam hingga 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah mengarahkan belanja negara untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
“Memang desain APBN kita defisit. Tahun ini belanja kita upayakan lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” jelasnya.
Menurut Purbaya, kombinasi antara pertumbuhan pendapatan negara, percepatan belanja pemerintah, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus penggerak pertumbuhan nasional.
