Overview
SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia mencatat penegasan peringkat kredit (afirmasi) Indonesia di level Baa2 oleh Moody’s Investors Service sebagai cerminan ketahanan ekonomi nasional dan kuatnya fundamental struktural.
Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, mulai dari kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang dinilai menguntungkan, hingga konsistensi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati.
Pemerintah menilai afirmasi ini menunjukkan kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi.
Kondisi fundamental ekonomi juga disebut masih terjaga.
Hal itu tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 5,39% pada kuartal IV-2025—tertinggi sejak pandemi Covid-19—serta 5,11% secara tahunan pada 2025. Selain itu, defisit fiskal tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB.
“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto (8/2/2026).
Untuk mendorong investasi, pemerintah juga menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Landasan hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan BPI Danantara serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi BUMN dan fungsi operasional Danantara.
Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s terkait penguatan kerangka kelembagaan investasi pemerintah.
Pemerintah juga menegaskan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur.
Program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung Danantara.
Skema ini dinilai menjaga disiplin fiskal sekaligus membuka sumber pembiayaan alternatif tanpa membebani anggaran negara.
Komitmen fiskal tersebut tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92%—masih di bawah ambang 3%—serta target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%.
Kebijakan fiskal pendukung fundamental ekonomi
Salah satu program prioritas yang dibiayai APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah memposisikannya sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia, dengan 22.091 dapur komunitas beroperasi, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja.
Di sisi lain, efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 difokuskan pada pengendalian belanja administratif tanpa mengurangi program pembangunan utama.
Pada sektor pasar modal, reformasi struktural juga terus dipercepat melalui koordinasi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Langkah yang ditempuh antara lain peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.
Draf regulasinya dijadwalkan terbit pada Maret 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ke depan, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kredibilitas kebijakan melalui disiplin fiskal, transparansi tata kelola Danantara, reformasi pasar modal, serta penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga.
“Seperti apa yg disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” pungkas Juru Bicara Haryo.
Tentang Moody’s
Moody’s Corporation merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan terkemuka di dunia yang berfokus pada pemeringkatan kredit dan analisis risiko keuangan.
Perusahaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat ini dikenal luas karena perannya dalam menilai kelayakan kredit berbagai entitas, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga instrumen utang seperti obligasi dan sekuritas pendapatan tetap.
Salah satu produk yang dikeluarkan adalah Moody’s Ratings yang menjadi acuan dari pelaku usaha dan negara.
Moody’s Ratings bertugas memberikan peringkat kredit yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
Bagi pihak penerbit utang, rating Moody’s memiliki implikasi langsung terhadap biaya pinjaman.
Semakin tinggi rating yang diperoleh, semakin rendah tingkat bunga yang biasanya harus ditawarkan kepada investor karena risiko gagal bayarnya dinilai kecil.
Selain itu, regulator dan bank sentral juga memanfaatkan rating kredit sebagai salah satu indikator dalam memantau stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan persyaratan permodalan lembaga keuangan.
Pemeringkatan
Setelah menginvestigasi suatu entitas, Moody’s memberikan peringkat kredit menggunakan skala standar yang menunjukkan kemungkinan gagal bayar atau kegagalan memenuhi kewajiban keuangan.
Skala tersebut terdiri dari nilai huruf dan pengubah numerik.
Berikut pemeringkatannya dari kemungkinan gagal bayarnya kecil hingga besar:
Moody’s mempertimbangkan berbagai faktor saat memberikan peringkat kredit.
Faktor-faktor ini dapat mencakup rasio keuangan, arus kas, tingkat utang, posisi pasar, tren industri, lingkungan peraturan, faktor geopolitik, dan kualitas manajemen.