24 C
Makassar
8 February 2026, 22:38 PM WITA

Moody’s Afirmasi Rating Kredit Indonesia, Pemerintah Klaim Fundamental Ekonomi Tetap Terjaga

Overview

  • Moody’s menegaskan rating Indonesia di level Baa2.
  • Pemerintah menilai hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.
  • Penguatan fiskal, Danantara, hingga reformasi pasar modal terus didorong.

SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia mencatat penegasan peringkat kredit (afirmasi) Indonesia di level Baa2 oleh Moody’s Investors Service sebagai cerminan ketahanan ekonomi nasional dan kuatnya fundamental struktural.

Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, mulai dari kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang dinilai menguntungkan, hingga konsistensi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati.

Pemerintah menilai afirmasi ini menunjukkan kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi.

Kondisi fundamental ekonomi juga disebut masih terjaga.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 5,39% pada kuartal IV-2025—tertinggi sejak pandemi Covid-19—serta 5,11% secara tahunan pada 2025. Selain itu, defisit fiskal tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto (8/2/2026).

Baca Juga: 
Profil Jeffrey Hendrik, Calon Pjs Dirut BEI di Tengah Sorotan Pasar Modal

Untuk mendorong investasi, pemerintah juga menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Landasan hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan BPI Danantara serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s terkait penguatan kerangka kelembagaan investasi pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur.

Overview

  • Moody’s menegaskan rating Indonesia di level Baa2.
  • Pemerintah menilai hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.
  • Penguatan fiskal, Danantara, hingga reformasi pasar modal terus didorong.

SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia mencatat penegasan peringkat kredit (afirmasi) Indonesia di level Baa2 oleh Moody’s Investors Service sebagai cerminan ketahanan ekonomi nasional dan kuatnya fundamental struktural.

Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, mulai dari kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang dinilai menguntungkan, hingga konsistensi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati.

Pemerintah menilai afirmasi ini menunjukkan kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi.

Kondisi fundamental ekonomi juga disebut masih terjaga.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 5,39% pada kuartal IV-2025—tertinggi sejak pandemi Covid-19—serta 5,11% secara tahunan pada 2025. Selain itu, defisit fiskal tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto (8/2/2026).

Baca Juga: 
Harga Emas Pegadaian Kompak Naik, Emas 1 Gram Tembus Rp2,8 Juta

Untuk mendorong investasi, pemerintah juga menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Landasan hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan BPI Danantara serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s terkait penguatan kerangka kelembagaan investasi pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/