Moody's
Overview
SulawesiPos.com – Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings kembali menegaskan peringkat kredit kedaulatan (sovereign credit rating) Republik Indonesia di level Baa2 dengan kategori investment grade.
Meski peringkat tersebut tetap, perubahan outlook menjadi negatif dipandang sebagai sinyal kewaspadaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional ke depan, walaupun fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai relatif solid.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menilai keputusan Moody’s harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh pemerintah.
Ia menekankan bahwa sorotan utama lembaga pemeringkat kini tidak hanya pada kekuatan ekonomi, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan serta konsistensi kebijakan yang dijalankan.
Moody’s mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi.
Pertama, ketidakpastian kebijakan akibat arah kebijakan yang dinilai sulit diprediksi dan tidak konsisten.
Kedua, lemahnya komunikasi publik pemerintah yang kerap memicu spekulasi di pasar keuangan.
Selain itu, risiko fiskal juga menjadi perhatian, khususnya terkait peningkatan belanja sosial yang belum sepenuhnya diimbangi oleh optimalisasi penerimaan negara.
Faktor lain yang disorot adalah kekhawatiran terhadap kerangka fiskal serta independensi lembaga, termasuk Bank Indonesia, di masa mendatang.
“Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara,” kata Dolfie kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Ia mengingatkan, jika berbagai catatan tersebut tidak segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan konkret, Indonesia berpotensi menghadapi sejumlah konsekuensi ekonomi. Dampak yang mungkin muncul antara lain kenaikan biaya utang negara (cost of fund), meningkatnya volatilitas pasar keuangan, serta tertahannya arus investasi masuk.
Tekanan tersebut pada akhirnya dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Sebagai langkah antisipasi, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah, otoritas moneter, dan sektor keuangan memperkuat koordinasi serta merumuskan kebijakan yang cepat, tepat, dan kredibel.
Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepercayaan pasar global.
“Peringatan dari Moody’s sudah di depan mata. Mari kita jadikan ini sebagai momentum pembenahan total untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga,” pungkasnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif lebih solid dibandingkan sejumlah negara lain.
Atas alasan itu, ia tidak khawatir terkait penurunan rating dari Moody.
Ia juga menekankan bahwa defisit APBN 2025 tetap berada pada level yang terjaga.
“Belum, saya pikir. Dari sisi apa (sehingga turun), ketika ekonomi kita membaik. Defisit juga masih terkendali kan, dibanding negara-negara lain kita masih lebih bagus. Alasannya nggak terlalu kuat untuk downgrade,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu menilai dasar untuk menurunkan peringkat Indonesia belum memadai.
Sebaliknya, ia melihat peluang peningkatan peringkat justru berpotensi terjadi ke depan.
“Justru kita harusnya nanti pelan-pelan akan ada prospek upgrade, mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6 persen atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja,” tegasnya.
Karena itu, Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga laju ekonomi tetap bergerak lebih cepat melalui belanja negara yang dijalankan secara efektif dan efisien.