Overview:
- OJK bersama BEI, KPEI, dan KSEI menyusun delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
- Reformasi dibagi dalam empat klaster utama, mencakup kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergi antar lembaga.
- Salah satu langkah krusial adalah rencana kenaikan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen secara bertahap.
SulawesiPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia.
Bersama Self Regulatory Organization (SRO) yang terdiri atas Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), OJK menyusun delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal.
Pejabat Sementara (Pjs) OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK untuk melakukan reformasi yang berani dan ambisius agar pasar modal Indonesia semakin kredibel serta kompetitif di mata investor global.
“OJK bersama dengan SRO menyampaikan komitmen untuk melakukan reformasi yang berani dan ambisius di pasar modal Indonesia, sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi global index provider,” ujar Friderica dalam Dialog Bersama Pelaku Pasar di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, delapan rencana aksi tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan struktural sekaligus mempercepat penguatan integritas pasar modal nasional.
Reformasi ini, kata Friderica, juga dilakukan secara sinergis dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami menyiapkan delapan rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. OJK berkomitmen bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat reformasi struktural pasar modal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Friderica memaparkan bahwa delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama.
Klaster pertama mencakup kebijakan baru terkait free float, disusul klaster peningkatan transparansi, klaster tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta klaster penguatan sinergi dan pendalaman pasar.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama adalah rencana kenaikan batas minimum free float emiten.
