Faried menegaskan bahwa jika ke depan terdapat kebijakan baru mengenai subsidi upah, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka dan transparan melalui kanal resmi pemerintah.
“Sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah,” tegas Faried.
Kemnaker juga mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan atau situs web mencurigakan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah.
Langkah preventif ini dinilai sangat penting untuk memutus rantai keresahan sosial yang dipicu oleh berita bohong di platform digital, sekaligus melindungi integritas program bantuan sosial yang dijalankan oleh negara. (amh)
