SulawesiPos.com – Pengamat Peternakan dari Aliansi Peternakan Nasional Indonesia (APNI), Debi Syahputra mengecam keras keberatan sebagian kelompok peternak terhadap kebijakan penugasan impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) kepada PT Berdikari.
Menurutnya, keberatan tersebut tidak disertai data lapangan yang utuh dan justru berpotensi menyesatkan opini publik di tengah upaya negara menjaga stabilitas pangan nasional.
Debi menilai, narasi yang menyebut kebijakan ini akan memicu lonjakan harga pakan dan merugikan peternak hingga tujuh persen lebih banyak dibangun atas asumsi dan ketakutan berlebihan, bukan fakta terkini.
Padahal, realisasi di lapangan menunjukkan pasokan SBM tetap terjaga dan harga mulai terkoreksi setelah masa transisi diperpanjang hingga 31 Maret 2026.
“Keberatan itu sah dalam negara demokrasi, tetapi menjadi tidak etis ketika disuarakan tanpa data yang lengkap. Negara sudah mengantisipasi risiko sejak awal dengan stok pengamanan ratusan ribu ton, skema transisi bertahap, serta membuka ruang impor swasta dengan koordinasi BUMN. Fakta ini sering sengaja diabaikan,” ujar Debi, Sabtu (7/2/2026).
Ia menegaskan, pada fase awal transisi Desember 2025 hingga Januari 2026 memang terjadi tekanan pasokan sementara. Namun hal tersebut bukan kegagalan kebijakan, melainkan konsekuensi teknis yang sudah diperhitungkan.
Pemerintah bergerak cepat melalui koordinasi lintas kementerian sehingga tidak terjadi krisis pasokan massal maupun lonjakan harga ekstrem.
“Produksi ternak tetap berjalan, industri pakan tidak kolaps, dan harga ayam serta telur relatif terkendali. Jika kebijakan ini benar-benar merugikan, dampaknya pasti sudah terasa secara nasional. Faktanya tidak demikian,” katanya.
Diketahui, pada fase awal transisi Desember 2025–Januari 2026 terjadi tekanan pasokan sementara. SBM sempat langka dan harga naik dari kisaran Rp6.800-7.100/kg menjadi Rp7.700-8.000/kg.
Namun negara hadir di tengah persoalan tersebut, di mana stok pengamanan 541 ribu ton sejak akhir 2025, transisi bertahap, evaluasi volume impor berkala, serta suntikan modal Rp20 triliun untuk memperkuat infrastruktur pabrik pakan nasional.
