SulawesiPos.com – Udara pagi di Nilai, Malaysia, menjadi saksi saat Dr. Ishak Salim melangkah ke podium 1st International Conference on Sustainable Living and Community Wellness (SustainWell 2026) untuk menyuarakan narasi yang selama ini tersembunyi di balik ombak Sulawesi.
Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin ini berdiri di hadapan para akademisi global bukan sekadar sebagai pemateri, melainkan sebagai penyambung lidah bagi perempuan pesisir Kabupaten Takalar.
Dalam konferensi bertema “Building Healthy Communities for a Sustainable Future” tersebut, ia membedah realitas pahit mengenai peran besar perempuan dalam rantai nilai rumput laut yang selama ini terpinggirkan oleh tebalnya dinding kebijakan.
Latar belakangnya sebagai Research Fellow di INTI International University dan peneliti senior POLiGOV Unhas memberikan bobot mendalam pada setiap argumen yang ia sampaikan mengenai ketimpangan di wilayah pesisir.
Dengan menggunakan pisau analisis feminisme kritis, Dr. Ishak mengaitkan Teori Performativity Judith Butler dan konsep keadilan Nancy Fraser untuk memetakan bagaimana konstruksi sosial telah memenjarakan peran perempuan di darat.
Ia menggambarkan dengan getir bagaimana stigma “laki-laki di laut dan perempuan di darat” telah menciptakan jurang pengakuan ekonomi yang membuat keringat para perempuan pesisir seolah tak berharga dalam statistik pembangunan.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanpa jemari cekatan perempuan yang mengikat, membersihkan, dan menjemur hasil panen, kualitas emas hijau dari Takalar tidak akan pernah tercapai.
Sesi presentasi itu semakin tajam ketika ia mengungkapkan adanya ancaman nyata dari rencana pembangunan kawasan industri di Mangarabombang yang berpotensi menggusur ruang hidup dan kedaulatan masyarakat lokal.
Dr. Ishak menegaskan bahwa perempuan pesisir adalah penjaga pengetahuan ekologis yang ulung, yang memahami denyut arus laut dan perubahan musim jauh lebih dalam daripada sekadar data di atas kertas.
Oleh karena itu, ia mendesak para pembuat kebijakan untuk segera membuka ruang representasi bagi perempuan dalam forum penting seperti Musrenbang hingga konsultasi AMDAL agar suara mereka tidak lagi menjadi noktah kecil yang diabaikan.
