24 C
Makassar
6 February 2026, 20:51 PM WITA

Dinsos Bone Temukan 4.295 Data Peserta JKN Tak Valid, Selama Ini Membebani APBD

Overview

  • Dinsos Bone menemukan 4.295 data peserta JKN tidak valid yang selama ini tetap dibiayai dan membebani APBD.
  • Ribuan peserta dinonaktifkan setelah diverifikasi karena pindah domisili atau telah meninggal dunia.
  • Langkah validasi data ini membuat Pemkab Bone menghemat anggaran hingga Rp172 juta per bulan dan memastikan bantuan kesehatan lebih tepat sasaran.

SulawesiPos.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone menemukan sebanyak 4.295 data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinyatakan tidak valid.

Padahal, selama ini pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran setiap bulan untuk membayar iuran kepesertaan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Bone, H. Jemmy, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil validasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah untuk tahun 2026.

“Dari total 248.005 peserta PBPU yang ditanggung Pemkab Bone, ditemukan berbagai ketidaksesuaian data yang berpotensi membebani keuangan daerah,” kata Jemmy kepada wartawan SulawesiPos.com, Jumat (6/2/2026).

Rinciannya, sebanyak 1.318 peserta tercatat telah pindah domisili, sementara 2.977 peserta lainnya diketahui telah meninggal dunia.

Baca Juga: 
KNKT Sebut Pesawat ATR 42-500 Tabrak Lereng Gunung Bulusaraung

“Verifikasi ini sangat penting. Jika tidak dilakukan, peserta yang sebenarnya sudah pindah atau meninggal tetap terhitung sebagai beban pembiayaan Pemkab Bone. Kita sudah lakukan penonaktifan. Karena kapan tidak, pasti akan membebani APBD kita,” ungkapnya.

Jemmy menambahkan, masih terdapat 243.710 peserta yang akan diverifikasi secara bertahap menggunakan metode by name by address.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembersihan data kepesertaan agar anggaran jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.

“Ini pekerjaan jangka panjang. Tapi kami komitmen menyelesaikannya karena menyangkut keuangan daerah. Semakin cepat terverifikasi, semakin tepat sasaran bantuan kesehatan yang kita berikan,” jelasnya.

Penonaktifan ribuan peserta tidak valid tersebut berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran Pemkab Bone.

Overview

  • Dinsos Bone menemukan 4.295 data peserta JKN tidak valid yang selama ini tetap dibiayai dan membebani APBD.
  • Ribuan peserta dinonaktifkan setelah diverifikasi karena pindah domisili atau telah meninggal dunia.
  • Langkah validasi data ini membuat Pemkab Bone menghemat anggaran hingga Rp172 juta per bulan dan memastikan bantuan kesehatan lebih tepat sasaran.

SulawesiPos.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone menemukan sebanyak 4.295 data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinyatakan tidak valid.

Padahal, selama ini pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran setiap bulan untuk membayar iuran kepesertaan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Bone, H. Jemmy, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil validasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah untuk tahun 2026.

“Dari total 248.005 peserta PBPU yang ditanggung Pemkab Bone, ditemukan berbagai ketidaksesuaian data yang berpotensi membebani keuangan daerah,” kata Jemmy kepada wartawan SulawesiPos.com, Jumat (6/2/2026).

Rinciannya, sebanyak 1.318 peserta tercatat telah pindah domisili, sementara 2.977 peserta lainnya diketahui telah meninggal dunia.

Baca Juga: 
Ditetapkan Tersangka, Putri Dakka Laporkan Balik Penyidik Polda Sulsel ke Propam Mabes Polri

“Verifikasi ini sangat penting. Jika tidak dilakukan, peserta yang sebenarnya sudah pindah atau meninggal tetap terhitung sebagai beban pembiayaan Pemkab Bone. Kita sudah lakukan penonaktifan. Karena kapan tidak, pasti akan membebani APBD kita,” ungkapnya.

Jemmy menambahkan, masih terdapat 243.710 peserta yang akan diverifikasi secara bertahap menggunakan metode by name by address.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembersihan data kepesertaan agar anggaran jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.

“Ini pekerjaan jangka panjang. Tapi kami komitmen menyelesaikannya karena menyangkut keuangan daerah. Semakin cepat terverifikasi, semakin tepat sasaran bantuan kesehatan yang kita berikan,” jelasnya.

Penonaktifan ribuan peserta tidak valid tersebut berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran Pemkab Bone.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/