SulawesiPos.com – Kabar baik bagi proses pemulihan wilayah Aceh pascabencana. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 tidak akan dipotong.
Langkah diskresi ini diambil guna memastikan percepatan pembangunan dan rehabilitasi di Bumi Serambi Makkah tetap berjalan optimal.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi cepat dengan pihak legislatif dan kepala negara.
Keputusan tersebut diambil di sela-sela Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/01/2026).
“Tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan terkait TKD Aceh dan saya ikut menyampaikan ke Pak Presiden via telepon. Alhamdulillah, Pak Presiden setuju akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya dan tidak akan dipotong,” kata Purbaya sebagaimana dikutip dari Antara.
Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian alokasi anggaran ini sangat krusial bagi Pemerintah Aceh yang tengah berupaya bangkit dari dampak bencana.
Berdasarkan persetujuan Presiden, total anggaran TKD yang akan dikembalikan ke Pemerintah Aceh untuk tahun 2026 mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menceritakan bagaimana proses komunikasi singkat tersebut terjadi setelah menerima aspirasi dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.
“Menteri Keuangan juga minta tolong agar bisa diambil sebuah diskresi untuk Aceh. Saya tadi cuma menyambungkan menkeu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto via telepon untuk TKD Aceh. Alhamdulillah beliau setuju seperti apa yang disampaikan menkeu,” ujar Dasco.
Kehadiran jajaran menteri dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan komitmen total pemerintah pusat. Selain Menteri Keuangan, tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri PKP Maruarar Sirait, hingga Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.
Kehadiran para menteri ini bertujuan untuk mensinkronkan langkah pemulihan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan adanya jaminan anggaran TKD yang utuh sebesar Rp 1,7 triliun, Pemerintah Aceh diharapkan memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih kuat untuk membiayai sektor-sektor prioritas yang sempat terhambat akibat bencana.
