Kasus stunting di Bone turun dari 608 anak pada Januari menjadi 370 anak hingga September 2026. Pemkab menargetkan zero stunting.
SulawesiPos.com — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan kunjungan ke UPT Puskesmas Salomekko, Jalan Poros Bone-Sinjai, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan sekaligus memastikan kesiapan jajaran Puskesmas Salomekko dalam mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, khususnya percepatan penurunan stunting.
Dalam kunjungan itu, Andi Akmal yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bone, berdialog dengan jajaran pegawai puskesmas, para bidan desa serta stakeholder terkait.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel, dan dihadiri para ketua TPPS kabupaten/kota se-Sulsel bersama stakeholder terkait.
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Bone menunjukkan perkembangan positif dalam upaya menekan angka stunting.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah anak yang mengalami stunting di Bone mengalami penurunan sepanjang 2026.
Pada Januari 2026, tercatat sebanyak 608 anak atau 1,48 persen.
Hingga September 2026, jumlah tersebut turun menjadi 370 anak atau 1,04 persen.
Andi Akmal mengatakan, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri.
Penurunan tersebut harus terus dipertahankan dan dipercepat agar angka stunting di Bone dapat ditekan semakin rendah.
“Data yang kita lihat dalam rapat TPPS menunjukkan penurunan yang cukup baik. Dari 608 anak pada Januari, sampai September sudah turun menjadi 370 anak. Persentasenya juga turun dari 1,48 persen menjadi 1,04 persen. Ini tentu menjadi kabar baik, tetapi pekerjaan kita belum selesai,” kata Andi Akmal.
Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, bidan desa, pemerintah kecamatan dan desa hingga masyarakat.
“Target kita bukan hanya menurunkan angka, tetapi bagaimana kasus ini bisa terus ditekan sampai benar-benar mencapai angka nol. Karena itu, saya meminta seluruh stakeholder bekerja bersama, terutama di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi hingga tingkat desa.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan dapat mengetahui kondisi keluarga serta anak yang membutuhkan perhatian.
Karena itu, hasil evaluasi TPPS diharapkan tidak berhenti pada rapat maupun laporan administrasi, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.
Pendampingan keluarga berisiko stunting, pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan gizi serta edukasi kepada orang tua perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita ingin semua bergerak bersama. Jangan sampai puskesmas bekerja sendiri, bidan bekerja sendiri, desa juga berjalan sendiri. Data harus sama, persoalan harus diketahui bersama, kemudian intervensinya juga dilakukan bersama,” ujarnya.
Khusus di wilayah kerja Puskesmas Salomekko, Andi Akmal meminta jajaran puskesmas memperkuat koordinasi dengan bidan desa dan pemerintah desa dalam melakukan pemantauan terhadap anak yang mengalami stunting maupun yang masuk kategori berisiko.
Ia menilai setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga intervensi harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Yang paling penting adalah kerja nyata di lapangan. Kita harus tahu siapa anaknya, di mana keluarganya, apa penyebabnya dan apa intervensi yang sudah dilakukan. Kalau semua stakeholder memahami perannya masing-masing dan bekerja bersama sampai ke desa, maka peluang kita untuk mencapai zero stunting akan semakin besar,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan tren penurunan kasus stunting dapat terus dipertahankan hingga akhir 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta intervensi yang tepat, terukur dan berkelanjutan hingga tingkat desa dan keluarga. (kar)