Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin bertemu PWI Sulsel membahas profesionalisme wartawan, keberimbangan berita, kode etik jurnalistik, dan peran pers dalam penegakan hukum, Rabu (23/9/2026).
SulawesiPos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Syarifuddin mendorong pers memperkuat peran sebagai penyampai informasi penegakan hukum yang objektif dan berimbang.
Hal itu disampaikan dalam silaturahmi dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel di Kantor Kejati Sulsel, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Kejati Sulsel dan PWI Sulsel untuk membahas peran media dalam menyampaikan kinerja serta kebijakan penegakan hukum kepada masyarakat.
Syarifuddin menilai, pers memiliki posisi penting sebagai penghubung antara institusi penegak hukum dan publik.
Menurutnya, berbagai kebijakan maupun penanganan perkara yang dilakukan kejaksaan perlu diketahui masyarakat melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang.
“Bagaimanapun juga, seluruh kinerja dan langkah kami wajib diketahui oleh publik. Media inilah yang bertindak sebagai jembatan agar apa yang telah kami kerjakan sampai ke masyarakat,” tegas Syarifuddin.
Ia juga meminta wartawan, khususnya yang tergabung dalam PWI, tetap menjalankan tugas secara profesional dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik
Keberimbangan penting agar informasi mengenai proses penegakan hukum tidak diterima masyarakat secara sepotong.
“Harapan kami, rekan-rekan media, khususnya wartawan PWI, terus menjaga profesionalisme sesuai kode etik jurnalistik dan mengedepankan keberimbangan berita,” tambahnya.
Syarifuddin juga menyoroti besarnya pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi saat ini.
Ia menilai kondisi tersebut membuat keberadaan media yang dapat dipercaya semakin penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pengaruh media saat ini luar biasa besar, terutama di media sosial. Karena itu, kami sangat mengandalkan peran media tepercaya sebagai jembatan informasi terbaik bagi masyarakat,” tutur Kajati.
Oleh karena itu, ia meminta setiap laporan atau isu yang berkembang di tengah masyarakat tetap melalui proses pengolahan informasi secara faktual, objektif, dan berimbang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya keraguan maupun keresahan akibat informasi yang tidak terverifikasi.
“Kabar maupun aduan dari masyarakat hendaknya dikemas secara objektif dan berimbang. Ini penting demi mencegah timbulnya keraguan dan keresahan di masyarakat,” terangnya.
Selain fungsi penyampaian informasi, i pers juga memiliki peran edukasi. Media, menurutnya, dapat membantu masyarakat memahami cara menyampaikan aspirasi sekaligus mendukung proses penegakan hukum di Sulsel.
“Pers bisa menjadi pendorong kemajuan hukum dan perekonomian warga. Selain itu, media memberi edukasi tentang tata cara menyampaikan pendapat yang benar serta dukungan terhadap penegakan hukum, khususnya di Sulsel,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir menegaskan komitmen organisasinya untuk mendorong wartawan bekerja secara profesional dengan mengutamakan pemberitaan berimbang dan bebas dari hoaks.
Menurut Suwardi, kode etik jurnalistik harus menjadi pedoman sejak proses peliputan hingga penulisan berita. Verifikasi fakta dan keberimbangan tidak boleh diabaikan dalam menghasilkan karya jurnalistik.
“Kajati tadi menggarisbawahi bahwa jika ingin menghasilkan karya yang baik, jurnalis wajib mengacu pada kode etik,” kata Suwardi.
Suwardi juga menyampaikan apresiasi atas sambutan jajaran Kejati Sulsel dalam kunjungan tersebut.
Selain mempererat silaturahmi, pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi PWI Sulsel menyerahkan undangan pelantikan pengurus periode 2026–2031.
“Kami menyampaikan undangan resmi agar Beliau berkenan hadir pada pelantikan Pengurus PWI Sulsel tanggal 17 Oktober mendatang. Selain itu, silaturahmi ini mempertegas komitmen PWI dalam mewujudkan pers yang ideal,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak kembali menekankan pentingnya penerapan kaidah jurnalistik, terutama verifikasi, keberimbangan, dan kepatuhan terhadap kode etik dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Prinsip-prinsip tersebut merupakan komitmen PWI Sulsel untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Lewat penerapan kode etik yang konsisten, media diharapkan mampu menghadirkan warta yang akurat sekaligus memberikan ruang proporsional bagi semua pihak,” tutupnya.
Pengurus PWI Sulsel yang hadir mendampingi Suwardi di antaranya Sekretaris Amrullah Basri, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mappiar H.S, Ihsan Dj, serta jajaran jurnalis lainnya.