Wakil Bupati Bone dalam rakor program bioethanol nasional bersama Menteri Pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Senin (21/9/2026).
SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan kesiapan mendukung program pengembangan bioethanol nasional. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Khusus Pemerintah untuk Bioethanol di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan diikuti sejumlah kepala daerah yang diundang untuk membahas pengembangan program bioethanol berbasis komoditas pertanian.
Dalam rakor, pemerintah membahas pemanfaatan sejumlah komoditas sebagai bahan baku bioethanol, di antaranya tebu, jagung, dan ubi kayu.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber energi alternatif sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian di daerah.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan data serta informasi mengenai potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk komoditas bahan baku bioethanol.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan Bone memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar sehingga perlu dipetakan secara menyeluruh untuk melihat peluang pengembangannya.
“Bone memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. Karena itu, kami siap mendukung program pemerintah pusat dengan melakukan pemetaan potensi lahan, terutama yang dapat dikembangkan untuk komoditas bahan baku bioethanol,” ujar Andi Akmal.
Menurutnya, pengembangan bioethanol tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani.
Dengan pengelolaan yang terintegrasi, komoditas pertanian yang selama ini menjadi sumber pendapatan masyarakat dapat memiliki nilai tambah melalui pengembangan industri berbasis energi.
“Kita berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tentu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, pemetaan lahan yang tepat, serta memperhatikan kepentingan dan produktivitas pertanian masyarakat,” katanya.
Andi Akmal menegaskan, Pemkab Bone akan menindaklanjuti hasil rakor melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan data mengenai potensi lahan dan komoditas pertanian yang dapat mendukung program bioethanol.
“Kami di daerah siap bersinergi dengan pemerintah pusat. Potensi yang ada di Bone akan kita identifikasi dan dorong agar dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan potensi sektor pertanian yang dimiliki, Bone berpeluang mengambil bagian dalam program pengembangan bioethanol nasional, dengan tetap memperhatikan kesesuaian lahan, produktivitas pertanian, serta kepentingan petani dan masyarakat. (kar)