Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bahtiar
SulawesiPos.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengantisipasi persoalan distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi mendapat perhatian hingga tingkat nasional.
Konsep Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi bentukan Bupati Andi Asman Sulaiman disebut telah menjadi bahan pembahasan di kantor pusat dan menjadi percontohan nasional untuk diterapkan di berbagai kabupaten di Indonesia.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bahtiar, yang menilai pola penanganan yang dilakukan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., sangat efektif dalam mengantisipasi kesulitan masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kereeen Satgas Merah Putih Bentukan Bupati Bone. Saya harap ini menjadi percontohan nasional. Sangat efekt cara Bupati Bone,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, pembentukan satgas tidak sekadar berbicara mengenai penertiban, tetapi menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan BBM bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang memang berhak.
Ia menilai langkah Bupati AAS patut diapresiasi karena pemerintah daerah berani mengambil langkah konkret ketika masyarakat menghadapi persoalan distribusi BBM bersubsidi.
“Kita bisa lihat di Makassar antriannya panjang sekali. Di Bone ini dengan adanya Satgas antrian mulai terurai,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan pengendalian BBM bersubsidi harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya praktik penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Yang paling penting masyarakat jangan sampai kesulitan. BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tegas Andi Asman.
Bupati mengatakan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina serta aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Kalau ada penyalahgunaan, tentu harus ditertibkan. Kita ingin sistemnya berjalan dengan baik, distribusinya jelas, dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk menghadirkan tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jika model pengendalian yang diterapkan di Bone benar-benar diadopsi secara lebih luas, langkah ini berpotensi menjadi contoh kolaborasi pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tetap tepat sasaran. (kar)