BPKP Sulsel menemukan 4 dari 6 desa sampel di Bone belum sesuai dalam pengelolaan keuangan
SulawesiPos.com – Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone mendapat sorotan setelah hasil evaluasi menemukan masih adanya desa yang belum sepenuhnya sesuai dalam menerapkan tata kelola keuangan.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mardiyanto Arif Rahmadi saat workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa di Gedung PKK kemarin menyebutkan, dari enam desa yang menjadi sampel evaluasi, sebanyak empat desa ditemukan belum sesuai dalam pengelolaan keuangan.
“Dari enam desa yang disample di Bone, empat desa tidak sesuai pengelolaan keuangan. Ini kenapa, karena belum diterapkan sistem pembayaran non tunai,” ungkapnya Senin (10/8/2026) kemarin.
Menurutnya, penerapan transaksi non tunai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus meminimalisasi potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia turut memberikan penekanan mengenai pentingnya memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah desa didorong untuk tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami juga menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi, akuntabilitas dan transparansi penyaluran Dana Desa, pengawalan tata kelola oleh BPKP dan APIP, serta peningkatan kemandirian desa secara berkelanjutan,” tukasnya.
Pengawasan tidak semata-mata dipandang sebagai upaya penindakan. Pengawasan juga diarahkan sebagai bagian dari pembinaan, edukasi dan assurance agar kepala desa dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan tetap berada dalam koridor hukum.
Terpisah, Wakil Bupati Bone, H Andi Akmal Pasluddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone akan mendorong seluruh pemerintah desa agar secara bertahap menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa.
“Olehnya itu ke depan transaksi ini semua pakai non tunai,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Bone Andi Akmal menyampaikan perkembangan positif pembangunan desa di Kabupaten Bone.
Ia menyebut saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bone.
“Bone sudah tidak ada desa tertinggal. Sekitar 50 persen desa sudah masuk kategori desa mandiri, lebih dari 30 persen desa maju dan sisanya desa berkembang,” ujar Andi Akmal.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Kemajuan status desa, kata dia, harus berjalan beriringan dengan semakin baiknya tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. (kar)