Olah TKP kasus dugaan penganiyaan staf yang melibatkan Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong.
SulawesiPos.com – Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menyeret nama Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong terus bergulir.
Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa pelapor (Yuli), penyidik Satreskrim Polres Bone kini bersiap memanggil saksi-saksi dari pihak pelapor.
Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengatakan agenda klarifikasi terhadap para saksi dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
“Rencana kami agendakan klarifikasi saksi dari pihak pelapor minggu depan,” ujar AKP Alvin, Senin (27/7/2026).
Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan untuk melengkapi rangkaian penyelidikan sekaligus mengumpulkan alat bukti sebelum penyidik mengambil langkah hukum berikutnya.
Sebelumnya, Satreskrim Polres Bone telah melakukan olah TKP di Kantin DPRD Bone, lokasi yang disebut menjadi tempat terjadinya dugaan penganiayaan.
Dalam proses itu, penyidik juga menghadirkan pelapor untuk memperagakan kronologi kejadian.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video dan informasi terkait dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan Ketua
DPRD Bone ramai beredar di media sosial. Berbagai pihak pun menantikan hasil penyelidikan kepolisian.
Polres Bone menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan.
Diketahui, Ketua DPRD Bone yang juga politisi Partai Gerindra ini, kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Polres Bone atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Sekretariat DPRD, Rabu (22/7).
Kasus terbaru ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan pimpinan lembaga legislatif tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Berikut sederet polemik yang pernah mencuat dan menjadi perhatian masyarakat:
Hubungan Ketua DPRD Bone dengan Pemerintah Kabupaten Bone sempat memanas saat pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD menolak target PAD yang diajukan pemerintah daerah.
Perdebatan berlangsung cukup alot hingga berujung pada aksi walkout Ketua DPRD dari ruang sidang.
Peristiwa itu menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah agenda penting pembahasan kebijakan daerah.
Ketua DPRD Bone juga pernah dikabarkan berselisih dengan Sekretaris DPRD Bone yang saat itu dijabat Hj. Faidah.
Hubungan keduanya menjadi sorotan karena memengaruhi dinamika internal di lingkungan Sekretariat DPRD.
Perselisihan tersebut sempat memunculkan berbagai tanggapan terkait komunikasi dan koordinasi antara unsur pimpinan DPRD dengan sekretariat lembaga.
Kontroversi berikutnya datang dari internal DPRD sendiri. Sejumlah anggota DPRD Bone melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD.
Dalam mosi tersebut, Ketua DPRD dinilai kerap mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Para anggota juga menilai tindakan tersebut telah mencederai marwah lembaga dan mengabaikan prinsip kolektif kolegial yang menjadi dasar pengambilan keputusan di DPRD.
Mosi tersebut menjadi salah satu dinamika politik paling menyita perhatian karena berasal dari sesama anggota legislatif.
Kontroversi terbaru adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Sekretariat DPRD Bone.
Peristiwa itu diduga dipicu persoalan sepele saat staf tersebut sedang memesan kue.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pelapor, korban mengaku dipanggil oleh Ketua DPRD, kemudian dilempari kue, disiram air, serta dilempar botol.
Merasa menjadi korban penganiayaan, staf tersebut kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Bone.