SulawesiPos.com – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Forum strategis tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal di wilayah Sulawesi.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Provinsi se-Sulawesi, kepala daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, kepala Bappeda, hingga kepala Dinas Ketenagakerjaan se-Sulawesi.
Turut mendampingi Wakil Bupati Bone, Kepala Bappeda Bone H. A. Yusuf, S.IP., M.H., Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bone Andi Muchlis, S.STP., M.H., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone, Mansur.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi UCJ menjadi momentum penting memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan di Kabupaten Bone.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.
“Acara ini merupakan bagian dari evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Bone tentu ingin ke depan semakin banyak masyarakat yang terlindungi, terutama dari risiko kecelakaan kerja,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Ia menambahkan, jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan aktivitas sehari-hari
“Perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberikan kepastian dan ketenangan kepada masyarakat pekerja. Karena itu, sinergi semua pihak harus terus diperkuat,” tambahnya.
Wabup Bone juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh stakeholder terus diperkuat agar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone meningkat secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyampaikan bahwa forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan pekerja di Sulawesi.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas.
Ia menyebut target cakupan 99,5 persen dapat tercapai jika seluruh pemerintah daerah bersama-sama memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Berdasarkan data yang dipaparkan, delapan provinsi dengan 102 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi telah merealisasikan Universal Coverage Jaminan Sosial sebesar 37,19 persen dengan jumlah pekerja terdaftar mencapai 3.892.290 orang.
Sementara berdasarkan data Sakernas, potensi pekerja di Sulawesi mencapai 10.466.700 orang. Artinya, masih terdapat sekitar 6.574.410 pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun target UCJ tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja dengan gap terhadap target mencapai 2.183.410 pekerja.
“Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial,” ungkap Mintje Wattu.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah, A. Faton, menegaskan pemberian santunan kepada pekerja menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pekerja rentan perlu diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” katanya. (kar)
