SulawesiPos.com – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasliddin, S.P., M.M., memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman Kantor Bupati Bone, Kota Watampone, Senin (27/4/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Bone, mulai dari Asisten dan Staf Ahli Setda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Ia menegaskan bahwa Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal.
Namun, kemandirian tersebut harus tetap berjalan seiring dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara maksimal. Karena itu, sinkronisasi program antara pusat dan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.
Sejumlah langkah strategis turut disoroti, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran guna menghindari tumpang tindih program, serta percepatan reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan inovasi.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian serius. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai masih cukup tinggi dan berpotensi membatasi ruang gerak daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan.
Tak hanya itu, kolaborasi antar daerah juga didorong sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, hingga pengelolaan sampah.
Pemerintah daerah juga diminta lebih fokus pada peningkatan layanan dasar, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, guna menekan kesenjangan antar wilayah.
Di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga ancaman perubahan iklim, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah menjadi hal yang tak kalah penting.
Melalui momentum ini, pemerintah daerah diharapkan semakin solid dan adaptif dalam menjalankan perannya, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (kar)
